Pemerintah Remajakan 4.516 Hektare Kebun Sawit

PEMERINTAH akan meremajakan 4.516 hektare tanaman kelapa sawit di Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan anggaran mencapai Rp112,9 miliar. 

Pemprov Kalsel mendorong pemerintah pusat untuk menangkal kampanye hitam produk olahan sawit asal Indonesia di Eropa.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, Suparmi, Rabu (3/4), mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan dana lebih dari seratus miliar rupiah untuk program peremajaan tanaman sawit di Kalsel.

"Kalsel mendapat jatah peremajaan tanaman sawit seluas 4.516 hektar dengan biaya Rp25 juta perhektar sehingg total anggaran peremajaan ini sebesar Rp112,9 miliar.

Terkait hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, melaksanakan sosialisasi peremajaan perkebunan kelapa sawit yang bertujuan untuk membantu petani kelapa sawit dalam mengembangkan usahanya.

"Dalam program peremajaan perkebunan kelapa sawit ini pemerintah akan memberikan bantuan secara gratis. Setiap hektar akan dibantu Rp25 juta, dengan luasan yang akan dibantu mencapai 4.516 hektare," ujar Suparmi.

Walau bersifat gratis, pemerintah menerapkan persyaratan yang cukup ketat guna menghindari praktek penyimpangan dan bantuan tepat sasaran. 

"Persyaratannya cukup ketat untuk bisa menerima bantuan peremajaan sawit ini," tutur Suparmi.

Menurut data Dinas Perkebunan Kalsel, luas perkebunan sawit di Kalsel saat ini seluas kurang lebih 312.000 hektare, 54.000 hektare di antaranya adalah kebun rakyat. Produksi sawit Kalsel sendiri mencapai 400.000 ton.

Baca juga: Amerika Latin-Karibia Pasar Potensial Sawit RI

Lebih jauh, dikatakan Suparmi sejak beberapa waktu terakhir, kampanye hitam produk sawit yang dinilai tidak ramah lingkungan berlangsung di negara-negara Eropa. Sebagai salah satu daerah produsen olahan sawit di Indonesia Kalsel berupaya mendorong pemerintah untuk menangkal kampanye hitam produk sawit Indonesia ini.

Sekretaris Daerah Kalsel, Abdul Haris Makkie mengatakan pihaknya tengah berusaha menggandeng negara-negara jazirah Skandinavia dan Eropa Timur untuk membantu melawan kampanye hitam yang sejatinya akibat persaingan pasar dunia antara minyak sawit dan kedelai Eropa tersebut.

"Saat ini, kampanye hitam untuk menolak produk olahan sawit Indonesia, terjadi di Eropa karena dinilai tidak ramah lingkungan," tuturnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Kalsel ialah dengan menjelaskan kondisi sebenarnya tentang perkebunan dan produk sawit kepada negara-negara Eropa Timur dan negara-negara Skandinavia. 

Pemprov Kalsel berpendapat kebijakan pembangan perkebunan sawit karena banyak manfaat serta memberikan keuntungan bagi masyarakat. Kalsel sekarang ini menerapkan konsep perkebunan kelapa sawit lestari dengan mengedepankan aspek kelestarian lingkungan. (OL-3)