Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BUPATI nonaktif Labuhanbatu, Pangonal Harahap, 49, dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di persidangan kemarin. Pangonal dinilai bersalah menerima suap sebesar Rp42,28 miliar dan S$218 ribu dari pengusaha.
Selain tuntutan pidana, dia juga dikenai hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp42,28 miliar dan S$218 ribu. Dengan ketentuan, jika tidak dibayar dan harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara, maka diganti dengan 1 tahun penjara.
Tuntutan terhadap mantan orang nomor satu di Labuhanbatu itu dibacakan tim jaksa KPK dalam persidangan yang digelar di Ruang Utama Pengadilan Negeri Medan.
“Meminta agar majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ucap Dody Sukmono, anggota tim JPU KPK, di hadapan majelis hakim yang diketuai Erwan Effendi.
Jaksa juga meminta agar terdakwa dikenai hukuman tambahan yakni pencabutan hak politiknya berupa pencabutan hak dipilih selama 3 tahun 6 bulan. Dalam nota tuntutan, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.
Hal yang memberatkan ialah terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas KKN, sedangkan hal yang meringan-kan ialah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Dalam dakwaannya, jaksa memaparkan Pangonal sebagai Bupati Labuhanbatu telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut, yakni menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya mencapai Rp42.280.000.000 serta S$218 ribu dari pengusaha Efendy Sahputra alias Asiong.
Pemberian uang itu berlangsung sejak 2016 hingga 2018 melalui Thamrin Ritonga, Umar Ritonga (DPO), Baikandi Harahap, Abu Yazid Anshori Hasibuan. Jaksa menyatakan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
Selama pembacaan nota tuntutan, Pangonal yang mengenakan kacamata dan kemeja batik motif merah didampingi empat pengacara-nya. Dia tertunduk sembari meremas kedua tangannya. Seusai mendengarkan tuntut-an, majelis hakim menunda persidangan sepekan mendatang untuk memberi kesempatan terdakwa menyampaikan pleidoi. (PS/N-1)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved