Pemkot Tangsel Fokus Benahi Banjir hingga Masalah Sampah pada 2027

PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menetapkan penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan akselerasi layanan digital sebagai prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Langkah ini diambil untuk merespons tingginya dinamika urbanisasi di wilayah penyangga Jakarta tersebut.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2027 akan lebih mendalam dan menyasar akar masalah yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.

"Tahun 2027 kita masih akan tetap fokus kepada infrastruktur. Kita breakdown lagi mulai dari pengelolaan sampah, transportasi, jalan, jembatan, sampai drainase. Pembangunan tidak lagi hanya menyentuh permukaan," ujar Benyamin usai membuka Musrenbang RKPD 2027 di Puspemkot Tangsel, Kamis (9/4/2026).

Baca juga : Pemkot Denpasar Kerahkan 150 Truk Bersihkan Sampah Sisa Banjir

Benyamin menjelaskan, isu sampah akan ditangani secara komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari penguatan kesadaran di tingkat rumah tangga hingga sistem distribusi pengangkutan. Sementara untuk penanganan banjir, Pemkot akan melakukan integrasi pembangunan antara normalisasi sungai dengan perbaikan drainase, jalan, dan jembatan secara optimal.

Namun, Benyamin mengingatkan adanya tantangan regulasi. Ia mendorong adanya pembaruan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2004 agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih dalam menjawab kebutuhan warga tanpa terbentur risiko hukum.

"Masyarakat ingin banjir, sampah, dan kemacetan segera ditangani. Namun, instrumen pemerintah kota hanya boleh melaksanakan kegiatan yang sesuai aturan APBD agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Ini yang perlu kita selaraskan," tambahnya.

Baca juga : Air Belum Surut, 29 RT dan 3 Jalan Masih Terendam hingga Selasa Sore

Di sisi lain, Pemkot Tangsel juga tengah mengebut transformasi birokrasi melalui platform digital terintegrasi bernama "Tangsel One". Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tangsel, TB Asep Nurdin, menyebut inovasi ini bertujuan untuk menghapus sekat-sekat layanan publik.

"Semua layanan nanti akan terhimpun dalam satu aplikasi. Kita mendorong agar layanan publik tidak lagi tersekat-sekat, melainkan terintegrasi dalam satu pintu yang mudah diakses warga," jelas Asep.

Meski demikian, Asep mengakui tantangan terbesar terletak pada kesiapan sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa adopsi teknologi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas ASN agar birokrasi menjadi lebih efisien tanpa menambah beban belanja pegawai.

Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan menjadi wadah untuk menyaring usulan masyarakat agar selaras dengan kemampuan fiskal daerah, sehingga menghasilkan perencanaan yang responsif terhadap tantangan pertumbuhan penduduk Tangsel yang kian masif. (H-2)