Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BANJIR yang kembali merendam ratusan RT di Jakarta setiap kali curah hujan tinggi menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau mengatakan banjir yang berulang hampir setiap tahun seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan sistem pengendalian banjir yang lebih matang.
“Setiap tahun kita selalu mendengar alasan yang sama, yaitu curah hujan tinggi. Padahal hujan deras adalah fenomena yang bisa diprediksi dan seharusnya sudah diantisipasi dengan sistem pengendalian banjir yang matang,” kata Bun saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (8/2).
Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat terobosan kebijakan yang benar-benar signifikan dalam penanganan banjir di Jakarta. Program yang berjalan dinilai masih bersifat reaktif dan rutin.
Ia mencontohkan sejumlah langkah yang selama ini dilakukan, seperti pengerukan saluran, pengoperasian pompa air, hingga normalisasi terbatas di sejumlah titik.
Upaya tersebut memang penting, namun dinilai belum cukup untuk menyelesaikan akar persoalan banjir yang telah berlangsung puluhan tahun.
“Program-program yang ada masih cenderung bersifat reaktif dan rutin. Langkah seperti pengerukan saluran, pompa air, atau normalisasi terbatas tentu penting, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan akar persoalan banjir Jakarta,” ujarnya.
Politkus PSI itu mempertanyakan apakah Pramoko Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta memiliki strategi komprehensif ketika menghadapi curah hujan ekstrem.
Menurutnya, kota sebesar Jakarta semestinya memiliki sistem drainase modern, kapasitas pompa yang memadai, serta pengelolaan sungai yang terintegrasi.
“Jika setiap hujan besar ratusan RT masih terendam, berarti ada yang belum berjalan optimal,” katanya.
Ia menilai dampak nyata dari berbagai program pengendalian banjir sejauh ini belum terasa signifikan bagi masyarakat. Pola banjir juga disebut masih berulang di titik-titik yang sama hampir setiap tahun.
“Artinya ada indikasi bahwa kebijakan yang dilakukan belum menyentuh solusi jangka panjang,” kata dia.
Oleh karenanya ia mendorong untuk tidak hanya fokus pada penanganan darurat saat banjir terjadi, tetapi juga mempercepat langkah strategis dalam jangka panjang.
“Banjir tidak boleh lagi dianggap sebagai kejadian rutin tahunan. Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan besar dan terukur, agar setiap musim hujan warga tidak terus-menerus menjadi korban dari masalah yang sama,” pungkasnya. (Far)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Berdasarkan data sementara, sedikitnya 120 kepala keluarga harus menghadapi kondisi tersebut. Air yang masuk ke kawasan permukiman bahkan turut menutup sebagian ruas jalan desa.
Pada dasarian III Februari 2026, BMKG memprakirakan memprakirakan peluang hujan dengan intensitas lebih dari 100 milimeter per dasarian dengan probabilitas 80 hingga lebih dari 90 persen
CUACA ekstrem akhir-akhir ini memicu curah hujan tinggi yang meningkatkan potensi gagal panen. Pemerintah setempat mulai ancang-ancang mengantisipasi potensi tersebut.
Sedikitnya 100 hektare lahan pembibitan dan tanaman padi di sejumlah desa di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, puso setelah berhari-hari terendam banjir.
Melihat kondisi cuaca yang masih hujan hingga saat ini, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta melakukan modifikasi cuaca.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved