Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pemerintah provinsi meningkatkan kesiapan dalam menghadapi cuaca ekstrem dan hujan deras yang berpotensi menimbulkan banjir.
Sebab selama ini, kata dia, Pemprov DKI kerap terlambat mengantisipasi ketika hujan deras datang. Berujung banjir di sejumlah wilayah.
“Seperti beberapa waktu ke belakang ini, sudah terlihat dengan jelas Jakarta akan dilanda hujan deras,” ujar Bun melalui keterangannya, Selasa (13/1).
Seharusnya, lanjut Bun, Pemprov DKI siap siaga sejak awal. Termasuk apel siaga dan persiapan teknis lainnya.
Namun saat hujan deras terjadi dan banjir melanda sejumlah kawasan, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Ia mencontohkan, banjir yang melanda wilayah Jakarta Utara.
"Kita seolah-olah tidak siap menghadapi situasinya. Jadi, saya pikir Pemprov DKI harus bisa lebih siap lagi,” ungkap Bun.
Karena itu, Bun meminta Pemprov DKI mengecek secara menyeluruh terhadap infrastruktur pengendalian banjir. Terutama pompa air untuk memastikan kesiapan sarana pendukung penanganan bencana.
"Cek pompa air, apakah sudah berfungsi normal? Kalau ada yang rusak harus segera diperbaiki agar bisa bekerja dengan optimal,” ucap Bun.
“Kemudian perahu karet, tenda, dan lain sebagainya juga perlu dipastikan ketersediaannya,” tambah Bun.
Politisi PSI itu juga menyoroti pentingnya normalisasi dan pengerukan kali secara berkelanjutan, mengingat kondisi cuaca yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim. Perubahan iklim, kata Bun, semakin tidak menentu.
"Bisa terjadi kapan saja. Artinya, kali, got, dan saluran air harus bersih dan lancar setiap waktunya agar airnya tidak tersumbat,” pungkas Bun. (Far/P-3)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved