Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarganya.
Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim saat mengunjungi anak-anak yang putus sekolah di RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis (148/2025).
"Data yang sudah masuk, ada 48 anak. Mereka asalnya dari (Kelurahan) Duri Kosambi, Semanan, Tegal Alur. Rata-rata usia SD dan menuju SMP ada juga sebagian," kata Lukman.
Berdasarkan keluhan yang diterima, kata Lukman, anak-anak itu putus sekolah karena kesulitan ekonomi. "Penyebab utamanya setelah kamiselidiki ada beberapa faktor. Yang pertama memang ekonomi orangtuanya tidak mampu, terus, kadang-kadang ini sebagian juga ada anak yatim. Akhirnya anaknya tidak sekolah" ungkap Lukman.
Lukman semula tidak menduga ada anak yang putus sekolah di wilayah Jakarta, lantaran dalam kunjungan-kunjungan sebelumnya, belum pernah ada keluhan itu dari warga.
"Awal mulanya kami seminggu 2 kali keliling. Tetapi di sini selalu ketemu adik-adik ini dan tidak pernah ada cerita, ada yang putus sekolah," ujarnya.
Akhirnya dia tahu di lokasi tersebut banyak anak tidak bersekolah. "Tahu-tahu, saya ketemu dengan Zaki (salah satu anak putus sekolah).
Zaki cerita, dia anak-anak yatim, bersama Okta juga, dia keliling jual kue," kata Lukman.
Atas cerita anak-anak yang ia temui itu, Lukman meminta timnya untuk mendata anak-anak yang sudah putus sekolah. "Saya sempat tidak percaya kalau di DKI itu ada anak yang putus sekolah. Sampai hari ini tadi sudah ada 48 anak di tiga kelurahan dan masih terus ada yang melapor ini," kata Lukman.
Lukman menyayangkan anak-anak yang putus sekolah tersebut. Padahal dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus cukup besar untuk menyokong biaya kuliah anak-anak tersebut.
"Bantuan dari pemerintah berupa KJP juga belum mereka dapatkan. Anggaran pendidikan di tahun 2026 itu kalau tidak keliru, subsidi KJP itu lebih kurang sekitar Rp3,4 triliun," kata Lukman.
Kendati demikian, menurut Lukman, Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan sudah menempatkan beberapa anak yang putus sekolah itu ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 07 Cengkareng.
"Tetapi, terima kasih juga kepada Pemprov sudah menanggapi cepat. Ada beberapa anak yang sudah sekolah (kembali). Tapi ini baru sebagian kecil. Nanti akan kita minta untuk segera anak-anak yang lain bisa sekolah kembali," tutur Lukman.
Lukman berencana mendaftar anak-anak yang putus sekolah di seluruh wilayah Jakarta. Menurut dia fenomena anak putus sekolah di Jakarta adalah fenomena gunung es yang selama ini tidak terdekteksi.
"Pastinya akan bertambah ini (jumlah anak yang putus sekolah). Nanti kita lakukan se-DKI. Kami kemarin rapat, untuk segera mendata seluruh DKI Jakarta," paparnya.
Kebetulan di Jakarta Timur, kata Lukman, sudah ada beberapa anak, tapi belum sempat dia kunjungi. "Nanti setelah acara ini, karena ini perdana juga," ucapnya.
Lukman pun meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyekolahkan anak-anak itu sesuai dengan usia mereka.
"Nanti memang kita sarankan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan untuk melihat usia anak," katanya.
"Soal nanti masuk (sekolah) paket, hal itu dari pemerintah daerah yang mengatur.Kita sifatnya hanya menyampaikan kepada pemerintah daerah, masih ada anak-anak putus sekolah," imbuh Luman. (Ant)
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berhasil mengembalikan salah satu anak yang nyaris putus sekolah, kembali bisa bersekolah
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Erwan Setiawan, dibuat terharu saat mengunjungi SMP Negeri 1 Tanjungsari, Kabupaten Sumedang pada Rabu (22/4).
Pemerintah salurkan PIP 2026 sebesar Rp450 ribu per tahun untuk 888 ribu murid TK guna perkuat Wajib Belajar 13 Tahun dan pemerataan pendidikan.
Anak putus sekolah berpotensi menjadi persoalan sosial lebih luas hingga rentan terpengaruh lingkungan yang negatif.
Anak-anak putus sekolah tersebut seharusnya bisa mendapat bantuan dana dari Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk melanjutkan sekolah.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved