Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat hasil reses anggota legislatif terkait penanganan banjir di wilayah. Pasalnya, sistem penanganan banjir di Ibu Kota yang dinilai masih belum optimal, terutama pada musim hujan.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis menekankan pentingnya Dinas SDA dan seluruh jajarannya di tingkat Suku Dinas untuk mendata secara rinci hasil reses para anggota dewan.
Menurutnya, data tersebut seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyusunan program, kebijakan, hingga penganggaran.
“Jadi kita tahu yang dikerjakan sesuai aspirasi kita atau bukan,” ujar Ali melalui keterangannya, Rabu (6/8).
Persoalan penanganan banjir yang paling mendesak yakni persoalan sistem drainase. Anggota Komisi D lainnya, Ghozi Zulazmi, mengungkapkan bahwa permintaan warga akan perbaikan drainase mendominasi seluruh titik kunjungan.
Menurutnya, sistem drainase yang efektif menjadi krusial dalam mencegah genangan maupun banjir besar di kawasan padat penduduk.
“Penanganan banjir, sistem drainase itu menjadi urgen dan utama,” tegas Ghozi.
Tidak hanya sampai disitu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Jamilah Abdul Gani turut menyoroti buruknya infrastruktur saluran air di sejumlah titik, khususnya di wilayah Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat.
Menurutnya, saluran air yang terputus-putus dan tidak tersambung dengan baik menyebabkan air hujan tidak mengalir secara optimal, dan akhirnya meluber ke jalan hingga permukiman warga.
“Salah satu penyebab banjir tentu saluran air, karena saya temuin ketika turun banyak sekali saluran yang terputus-putus termasuk di Kelurahan Meruya Utara yang sudah saya sampaikan,” beber Jamilah.
Oleh karena itu, Komisi D menegaskan bahwa Dinas SDA harus segera memastikan seluruh sistem saluran air berfungsi maksimal, dan hasil reses dijadikan indikator kinerja dalam merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Dengan begitu, upaya penanganan banjir di Jakarta tak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga di tingkat paling bawah. (Far/M-3)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Penanganan ini juga akan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk penyediaan armada pengangkut sampah ke TPA.
Upaya mitigasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyiagaan pompa, pengerukan badan air, hingga optimalisasi sistem drainase dan waduk.
Pembenahan bangunan di Jalan Soekarno Hatta Malang menjadi bagian penting perencanaan sebelum pelaksanaan proyek revitalisasi drainase tahun ini.
Pemkot Tangerang juga terus berkomitmen meningkatkan intensitas normalisasi drainase di sejumlah wilayah lainnya
Karena itu, Dinas Permukiman Kabupaten Pidie melakukan pembersihan saluran dan drainasi sekitar lokasi. Hal itu dilakukan untuk pencegahan banjir di kawasan setempat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved