DPRD Minta Rekrutmen Damkar DKI  Bebas Pungli

KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan secara lebih matang, sesuai kebutuhan teknis lapangan, dan bebas dari pungutan liar (pungli).

Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mujiyono mengatakan salah satu yang jadi fokus ialah pemenuhan tenaga sopir armada pemadam yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B1.

“Kebutuhan ini bersifat mendesak karena peran strategis Gulkarmat dalam merespons kejadian darurat di Ibu Kota,” ujar Mujiyono kepada awak media Senin (5/8).

Baca juga : DKI Jakarta Kekurangan Petugas Pemadam Kebakaran

Ia mengatakan, komisi A akan mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang membuka 1.000 formasi PJLP untuk Gulkarmat dan menyerahkan proses seleksi sepenuhnya kepada dinas. Namun, Mujiyono menekankan bahwa seluruh tahapan harus berlangsung terbuka, terstruktur, dan akuntabel.

“Jangan sampai menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Kami ingin proses ini transparan, bukan berdasarkan pendekatan transaksional atau kedekatan personal,” tegasnya.

Terkait kabar dugaan pungutan liar dalam proses rekrutmen dengan nilai mencapai Rp50 juta per orang, Mujiyono mendesak agar informasi tersebut ditelusuri secara serius. 

Baca juga : Kebakaran Museum Nasional, DPRD Pertanyakan Alat Deteksi yang Tidak Berfungsi

Sebelumnya, isu itu telah dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta Peamono Anung. Mujiyono menegaskan, kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan melalui sistem rekrutmen yang adil dan profesional.

“Ini soal kepercayaan masyarakat. Kalau tidak dibenahi dari sekarang, citra pemerintah bisa terus menurun,” katanya.

Komisi A juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi proses rekrutmen PJLP Gulkarmat agar benar-benar berbasis pada meritokrasi dan kebutuhan riil di lapangan, terutama pengemudi bersertifikasi yang sangat dibutuhkan dalam operasional armada. (H-4)