Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung berencana membongkar tiang monorel. Namun, tiang yang mangkrak di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika itu tak kunjung dibongkar hingga hari ini.
Pramono mengatakan, pihaknya telah bersurat dengan aparat penegak hukum terkait rencana pembongkaran tiang monorel. Saat ini, Pemprov Jakarta masih harus menunggu arahan dari aparat penegak hukum sebelum melakukan pembongkaran.
"Kami sedang menunggu saran aparat penegak hukum," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta dikutip Kamis (24/7).
Politikus PDIP itu juga turut bersurat ke PT Adhi Karya untuk melakukan pembongkaran tiang monorel. Bahkan, ia mengaku juga melakukan pertemuan langsung dengan BUMN yang memiliki aset tiang monorel tersebut.
"Saya sudah menulis surat dan saya sudah ketemu sama Adhi Karya," kata dia.
Kendati demikian, Pramono mengakui ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemprov Jakarta hendak membongkar tiang monorel yang mangkrak itu. Salah satunya adalah terkait adanya pihak yang merasa berkontribusi dalam pembangunan tiang monorel itu.
"Selalu, biasa lah di Jakarta ini, kalau ada keinginan untuk menyelesaikan, muncullah orang-orang yang dulu merasa punya kontribusi, tapi saya yang begitu-begitu, saya tidak peduli," ujar Pramono.
Sebelumnya, PT Adhi Karya buka suara terkait adanya permintaan Pemprov Jakarta untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika.
Perusahaan plat merah menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut untuk melakukan pembongkaran tiang monorel.
Corporate Secretary PT Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan, pihaknya telah memantau adanya pemberitaan terkait rencana Pemprov Jakarta untuk merapikan tiang monorel yang berada di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Mengingat, Pemprov Jakarta menilai keberadaan tiang itu merusak estetika kota.
"Sehubungan dengan adanya pemberitaan terkait wacana perapihan kembali pilar eks proyek Jakarta Monorail di sepanjang jalan HR Rasuna Said hingga jalan Asia Afrika yang dimiliki oleh perseroan, kami sampaikan bahwa akan dilakukan diskusi bersama dengan seluruh pihak terkait," kata dia melalui keterangannya, Jumat (13/6).
Ia menambahkan, pihaknya akan mendukung program Pemprov DKI, khususnya dalam upaya penataan kota. Namun, pihaknya masih akan berkoordinasi lebih lanjut untuk melaksanakan permintaan untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak.
"Perseroan senantiasa mendukung langkah-langkah strategis Pemprov Jakarta dalam upaya penataan dan penertiban ruang kota demi kepentingan publik. Perseroan mengapresiasi komunikasi yang akan dibangun oleh Pemprov Jakarta dan terbuka untuk berkoordinasi lebih lanjut guna menyelesaikan permasalahan ini secara konstruktif dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar dia. (Far/P-3)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Pemprov Jakarta menetapkan tarif transportasi umum hanya Rp1 pada 24 April 2026. Berlaku untuk MRT, LRT, dan TransJakarta selama 24 jam penuh.
Ia menilai aksi kekerasan tersebut sudah berulang dan tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa.
Masyarakat saat ini tidak lagi sekadar datang untuk rekreasi fisik, melainkan mencari koneksi emosional dan nilai kebersamaan dengan keluarga.
Pendataan dilakukan melalui koordinasi berjenjang hingga tingkat RT/RW, disertai layanan langsung ke permukiman warga.
Menurutnya, situasi geopolitik yang tidak menentu serta ancaman El Nino hingga September berpotensi mengganggu kinerja ekonomi daerah.
Pemprov DKI akan mengatur pajak kendaraan listrik usai Permendagri 11/2026 terbit, dengan besaran disesuaikan kebijakan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved