Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap menjalankan kebijakan sekolah gratis, termasuk untuk sekolah swasta, seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pendidikan gratis adalah hak seluruh warga negara.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, untuk implementasinya masih menunggu regulasi turunan dari pemerintah pusat.
“Keputusan MK ini harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini PP-nya sedang dipersiapkan dan disusun oleh pemerintah pusat,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/7).
Menurut dia, Jakarta disebut lebih siap dibanding daerah lain karena sejak awal sudah memiliki rencana untuk menggratiskan 40 sekolah swasta.
“Sebelum ada keputusan MK, sebenarnya Jakarta sudah merencanakan 40 sekolah swasta gratis. Tapi setelah MK memutuskan kebijakan ini berlaku secara nasional, maka kami akan menyesuaikannya melalui pergub (peraturan gubernur),” jelasnya.
Pemprov DKI juga masih menunggu apakah nantinya akan dibutuhkan perpres sebagai penguat kebijakan nasional tersebut. (Far/P-2)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera memeriksa Lurah Kalisari.
DKI mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dari potensi dampak negatif akibat konsumsi yang belum sesuai usia.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan fenomena pendatang baru yang mulai berdatangan ke Ibu Kota.
Pramono Anung meninjau rumah produksi dodol betawi di Dodol Betawi Nyak Mai yang berdiri sejak 38 tahun lalu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan penataan kawasan Kuningan, khususnya di Jalan HR Rasuna Said, dapat menyerupai wajah Jalan Sudirman-Thamrin
Pramono Anung menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut berkontribusi dalam menekan ketimpangan ekonomi di Jakarta.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Ia menjelaskan, upaya memperkuat kepercayaan publik dilakukan melalui peningkatan sistem pengawasan internal, penguatan kontrol terhadap hakim konstitusi.
Kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dinilai semakin penting dalam memperkuat pemahaman konstitusi di Indonesia.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved