Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GELAR perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah berlangsung di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (9/7). Meskipun seluruh pihak, termasuk Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) serta perwakilan Presiden, telah menyelesaikan sesi gelar perkara, Biro Pengawasan dan Penyidikan (Wassidik) Polri belum menyampaikan kesimpulan.
"Masih pendalaman oleh internal dan eksternal," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Rabu (9/7).
Djuhandani hadir dalam gelar perkara khusus tersebut sebagai objek yang diperkarakan. Sebab, ia adalah jenderal polisi bintang satu yang memimpin penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
Namun, Djuhandani enggan mengomentari perihal gelar perkara khusus. Sebab, bukan wewenangnya.
"Gak ada (hal yang mau disampaikan), saya kan obyek, nanti silakan mungkin dari pengawas external dan internal," ujar Djuhandani.
Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Yakup Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus berlanjut ke sesi kedua. Yakni pendalaman dari pemaparan oleh pihak TPUA dan pihak Jokowi.
"Jadi mungkin lebih pas, kami tidak mau mendahului penyidik ataupun pihak Bareskrim. Nanti setelah sesi dua, pihak Polri lah yang berakhir (menyimpulkan)," kata Yakup di Bareskrim Polri.
Dalam sesi kedua itu, Yakup menyebut hadir pihak Anggota Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman. Sedangkan, dari Polri ada Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, dan Divisi Hukum Polri.
Yakup mengaku akan memantau kesimpulan dari gelar perkara khusus tersebut. Namun, ia tetap yakin bahwa berdasarkan keterangan ahli sama sekali tidak ada indikasi atau tidak ada dalil pelanggaran yang dilakukan dalam penyelidikan perkara ini.
"Sehingga, sekali lagi, ini menjadi konfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan tidak perlu diperdebatkan lagi," pungkasnya.
Gelar perkara khusus ini dilakukan oleh Biro Wassidik Polri, dengan menghadirkan sejumlah pihak. Seperti Ketua TPUA Eggi Sudjana; Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah; Mantan Menteri ESDM Said Didu; Ahli Digital Forensik, Rismon Sianipar; Dokter Tifauziah Tyassuma; Pakar Telematika Roy Suryo; Anggota DPR RI Martin D. Tumbelaka, hingga Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan.
Dari pihak Polri hadir Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, selaku pihak yang menyelidi kasus ijazah Jokowi. Gelar perkara khusus yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB masih berlangsung hingga sore ini. (P-4)
Polemik ijazah Jokowi kembali mencuat setelah disorot Jusuf Kalla. Pengamat menilai masalah ini seharusnya bisa diselesaikan dengan transparansi dan kepastian hukum.
Polda Metro Jaya hentikan penyidikan Rismon Sianipar, Eggi Sudjana, dan Damai Hari Lubis dalam kasus ijazah Jokowi. Lima tersangka lain termasuk Roy Suryo tetap lanjut ke sidang
Roy Suryo siap jadi saksi dan bantah terima aliran dana dari Jusuf Kalla (JK) terkait isu ijazah palsu Jokowi. Simak klarifikasi lengkapnya di sini!
Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, dukung laporan Jusuf Kalla ke Bareskrim terkait Rismon Sianipar. Ia juga singgung kejanggalan dokumen ijazah. Baca selengkapnya!
Jusuf Kalla (JK) melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim terkait fitnah dana ijazah Jokowi. JK sebut polemik ini rugikan negara puluhan miliar dan picu perpecahan.
Jusuf Kalla (JK) melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri atas tuduhan fitnah dana ijazah. JK yakin ijazah Jokowi asli dan minta polemik segera diakhiri.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
PSI menilai pengakuan ini merupakan bukti bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap ke publik.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
Rismon Sianipar ajukan restorative justice dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Simak pengertian, syarat, dan aturan terbaru RJ di tahun 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved