Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIAT DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga 50 persen dalam APBD 2025. Anggaran yang semula Rp46 miliar kini dipotong menjadi Rp23 miliar.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja.
"Dengan anggaran yang ada, perjalanan dinas luar negeri pimpinan dan anggota dewan dikurangi setengahnya. Sebelumnya dua kali setahun, kini hanya satu kali," ujar Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus, Rabu (19/2).
Ia menambahkan bahwa efisiensi ini masih dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, khususnya terkait mata anggaran lain yang berpotensi terdampak.
"Rapat-rapat dengan TAPD masih berlangsung untuk menentukan besaran efisiensi anggaran di Sekretariat DPRD," katanya.
Namun, ia memastikan pemangkasan anggaran tidak berdampak pada tenaga ahli dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan DPRD DKI Jakarta.
"Honorarium tenaga ahli dan PJLP tidak akan dikurangi. Efisiensi hanya berlaku untuk perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, sebesar 50 persen," pungkas Augustinus. (Z-10)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Aspek kuantitas anggaran harus dibarengi dengan kualitas penempatan alokasi yang jelas dan tepat sasaran.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved