Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota Depok Hendi Astriyono membenarkan ada dua ruang kelas SDN Kedaung sudah tak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).
Sebagian besar genting, langit-langit, dan tembok sekolah tersebut sudah hancur seiring dengan runtuhnya atap bangunan pada 2023 sehingga pihak sekolah memilih proses belajar dengan bergantian.
Rusaknya dua ruang kelas dan ruangan kantor guru tersebut, sambung dia telah dilaporkan ke dinas terkait agar segera mendapat perbaikan. "Kami telah meminta kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Depok agar dilakukan rehabilitasi secara total mengingat tembok, genting, serta plafon gedung telah hancur. Lantai sekolahnya juga kebanjiran apabila hujan turun," kata Hendi, Senin (19/8).
Baca juga : Viral Menu Cegah Stunting Tak Layak di Depok, Menko PMK: Jangan Main-main Soal Anggaran PMT!
Namun, sambung dia, hingga beberapa kali diusulkan keinginan untuk perbaikan tersebut justru belum mendapat tanggapan. "Mungkin sudah puluhan kali diusulkan karena ini bagian dari fungsi dan tugas kami selaku pengawas."
Menurut dia, setiap tahun angka kerusakan sekolah di wilayah tersebut cukup tinggi. Pihaknya pun berharap Disrumkim Depok segera mengabulkan keinginan sekolah untuk memiliki kelas baru. "Kami kasihan melihat siswa yang menjalani proses belajar-mengajar secara bergantian."
Secara terpisah, Kepala Bidang Tata Bangunan Disrumkim Depok Suwandi, berdalih telah mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi SDN Kedaung sebesar Rp4 miliar. Meski sudah dianggarkan, kata dia pengerjaan sekolah tersebut baru akan dilaksanakan tahun depan. " Sudah kita anggarkan," ujar dia.
Baca juga : Dinas PUPR Depok Jamin Ribuan Proyek Pembangunan Infrastruktur Selesai Desember 2023
Dikatakan Suwandi, Disrumkim Depok juga sudah merencanakan sekolah tersebut diperbaiki secara total dengan nilai Rp11 miliar. Namun, batal atas alasan defisit. "Anggaran rehab Rp11 miliar tersebut dibatalkan lantaran tersedot oleh refocusing covid-19," terang dia.
Ketua Komisi C DPRD Depok Edi Sitorus meminta bangunan sekolah rusak ditangani. "Jangan sampai terjadi tragedi sekolah ambruk yang tentunya membahayakan keselamatan siswa dan guru.
Edi berharap ke depannya rehabilitasi sekolah bisa menjadi program prioritas Pemerintah Kota Depok sesuai RPJMD. "Membiarkan dan memangkas anggaran menyebabkan ratusan sekolah di Kota Depok batal direhabilitasi pada 2024," tandasnya. (J-2)
Banjir besar ini terjadi karena overflow air yang melampaui kapasitas kali setelah aliran air terhambat tumpukan sampah.
Volume sampah yang diangkut setiap harinya dari seluruh wilayah kecamatan mencapai puluhan ton
Pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah secara komprehensif hingga ke hilir
Sampah dan lumpur yang diangkut dari aliran Kali Baru sekitar 7 ton dan 8 ton dari Kali Laya, dengan diangkut oleh 6 armada truk besar menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.
Ledakan tabung gas diduga picu kebakaran Kafe di Depok. Sebanyak 35 orang terdampak, 5 karyawan alami luka bakar serius dan dilarikan ke RS.
Masyarakat diharapkan langsung mendatangi kantor kelurahan atau gerai layanan resmi Dukcapil Depok untuk melakukan aktivasi IKD secara aman dan legal.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved