Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Depok non-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding Wali Kota Depok Mohammad Idris tidak bersikap netral jelang Pilkada 2024. Ketidakneralan Wali Kota karena memberikan sinyal dukungan untuk calon wali kota yang diusung PKS.
"Secara konstitusi Wali Kota selaku incumbent tidak boleh memihak kepada salah satu calon bahkan cawe-cawe untuk memenangkan calon wali kota tertentu," tegas Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Sitorus, Jumat (10/5).
Agar pilkada dapat terselenggara secara demokratis, jujur, dan adil, kata dia, wali kota selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan kepala daerah harus berada di tengah-tengah sesuai dengan mandat konstitusi atau koridor hukum.
Baca juga : KPU Buka Pendaftaran Ad Hoc Panitia Pilkada
Edi yang sekalugus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (KDPC-PD) Kota Depok menjelaskan, secara hukum Wali Kota Depok sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak individu dan boleh mendukung calon manapun. Termasuk mendukung Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri pada Pilkada 2024. Tetapi selaku wali kota, harus tegak lurus atau netral.
Di sisi lain, Edi mengatakan, Idris diminta jangan membingungkan publik dan (DPRD). Karena, dia kerap melontarkan pernyataan dirinya bukan kader dari PKS.
"(Tahun) 2020, dia (Idris) menyebut dirinya bukan kader PKS melainkan birokrat. Itu dikatakan untuk membujuk Partai Demokrat mendukung dia saat pencalonan periode kedua sebagai wali kota. Setelah terpilih dan jadi wali kota, Idris berubah dan menyebut bahwa dirinya kader PKS, " kata Edi. (Z-6)
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Banjir besar ini terjadi karena overflow air yang melampaui kapasitas kali setelah aliran air terhambat tumpukan sampah.
Volume sampah yang diangkut setiap harinya dari seluruh wilayah kecamatan mencapai puluhan ton
Pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah secara komprehensif hingga ke hilir
Sampah dan lumpur yang diangkut dari aliran Kali Baru sekitar 7 ton dan 8 ton dari Kali Laya, dengan diangkut oleh 6 armada truk besar menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.
Ledakan tabung gas diduga picu kebakaran Kafe di Depok. Sebanyak 35 orang terdampak, 5 karyawan alami luka bakar serius dan dilarikan ke RS.
Masyarakat diharapkan langsung mendatangi kantor kelurahan atau gerai layanan resmi Dukcapil Depok untuk melakukan aktivasi IKD secara aman dan legal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved