Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Agustina Hermanto atau Tina Toon, meminta Pemprov DKI mengeruk lumpur di sepanjang sungai wilayah Jakarta Utara untuk mengantisipasi banjir. Permintaan Tina Toon itu disampaikan dalam interupsi rapat paripurna digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3).
"Saya mengajukan untuk pengerukan. Banyak pengerukan yang belum dilaksanakan sejak 2020-2021. Berikutnya tambahan tampungan, waduk," kata Tina Toon.
Menurut Tina Toon, pompa air di Jakarta Utara belum ampuh mengatasi banjir jika hujan deras. Anggota Fraksi PDI-P DKI Jakarta itu menyebutkan, dokumen permintaan pengerukan kali berdasarkan hasil reses telah dilimpahkan ke Pemprov DKI beberapa waktu lalu.
Baca juga : Dapat Kursi Pimpinan DPRD, NasDem Fokus Awasi RUU DKJ
"Sudah disampaikan melalui dokumen reses saya, dimohon rencanakan dan diprogramkan pada tahun berikutnya," katanya. Selain itu, lanjut Tina Toon, pihaknya juga meminta Pemprov DKI untuk mengendalikan air yang mengalir dari sungai masuk ke daerah Jakarta Utara saat hujan deras.
"Berikutnya pengendalian air masuk. Di DKI ini pengendalian air masuk ke wilayah-wilayah kita banyak, sehingga banjir kiriman. Contoh di Jakarta Utara karena air dari timur. Lalu pengendalian di utara di pintu air dan Cakung lama," kata Tina Toon.
"Di Jakarta Timur harus ada pengendalian, termasuk semua kecamatan keseluruhan DKI Jakarta punya pengendalian air yang masuk dari wilayah lain," ujarnya. (Z-8)
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved