Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dilaporkan warga eks Kampung Bayam ke Ombudsman karena tidak merespon ajakan untuk berdiskusi soal Kampung Susun Bayam (KSB).
"Alhamdulillah, hari ini kami sudah melaporkan terkait polemik Kampung Bayam," ujar perwakilan warga eks Kampung Bayam, Furqon, dalam keterangannya, Selasa (20/2).
Furqon menambahkan, data yang dimiliki dan diserahkan dalam laporannya ke Ombudsman telah lengkap, namun masih akan ada berkas susulan.
Baca juga : Warga Paksa Tempati Kampung Susun Bayam, Ini Kata Pj Gubernur
"Yang kurang yaitu surat kuasa dari perwakilan warga KSB yang melaporkan, surat secara tertulis yang pernah kami kirimkan kepada Pj Gubernur yang tidak pernah direspons.” kata Furqon.
Menurut Furqon, warga eks Kampung Bayam saat ini hanya ingin berdiskusi terbuka dengan Heru Budi dan Jakpro selaku pengelola KSB.
Upaya itu pernah dicoba untuk berdialog dengan orang nomor satu di DKI Jakarta itu. Terakhir warga menyambangi Balai Kota DKI awal Februari 2024, namun gagal.
Baca juga : Tak Kunjung Dapat Hunian, Warga Kampung Bayam Banding Administratif
"Kali ini, warga KSB menggunakan fasilitas negara yaitu OMBUDSMAN sebagai pengawas pelayanan publik," kata Furqon.
Pihaknya berharap, setelah warga melapor, Ombudsman dapat mengambil sikap menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah daerah terkait persoalan hunian.
"Ombudsman bisa mengambil sikap tegas sebagai pengawas pelayanan publik dan berpihak kepada rakyat miskin," ujar Furqon.
Baca juga : Pj Gubernur DKI Heru Budi Belum Mau Bertemu, Warga KSB Lapor Ke Ombudsman
(Z-9)
BABAK baru polemik warga eks kampung bayam saat ini menunggu agenda mediasi yang akan diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 1 Juni 2024.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan berkomentar banyak terkait polemik warga eks Kampung Bayam yang melaporkan dirinya ke Ombudsman beberapa waktu lalu
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum mengetahui rencana Komnas HAM memfasilitasi mediasi antara warga eks Kampung Bayam dengan Pemprov DKI.
KETUA Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon menyebut pernyataan yang dilontarkan Sekda DKI terkait dirinya memiliki rumah dan dua kendaraan roda empat adalah fitnah.
UNTUK segera menyelesaikan polemik penghunian Kampung Susun Bayam (KSB), warga eks Kampung Bayam akan melayangkan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Beberapa temuan pra-PPDB di antaranya kasus penahanan ijazah, sosialisasi, hingga pembagian nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD).
ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)
Ombudsman Sumbar mendapat laporan ada sekolah mengutip uang komite atau uang pembangunan kepada wali murid saat proses PPDB atau pendaftaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved