Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FORUM Coporate Social Responsibility (CSR) Provinsi DKI Jakarta menginisiasi kerja sama dengan Kantor Hukum Fernandes Partnership guna memberikan pemahaman hukum kepada para pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keduanya sepakat menjalin kemitraan dengan menandatangani memorandum of understanding (MoU) di Jakarta, Kamis (25/1).
"Kerja sama ini bentuk perhatian kami bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Dengan kemitraan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM yang mungkin mengalami kebingungan terkait masalah hukum, seperti membuat kontrak, perjanjian, penagihan, pendaftaran merek, sertifikasi, dan lainnya," ungkap Ketua Umum Forum CSR DKI Jakarta Aldi Imam Wibowo.
Baca juga: 11.587 UKM di Jakarta sudah Kantongi Sertifikat Halal
Aldi menilai kerja sama ini merupakan suatu terobosan karena selama ini Forum CSR lebih banyak berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian dan sosial.
"Semua itu hasil temuan kami di lapangan. Banyak pelaku usaha masih bingung melakukan aktifitas yang terkait dengan hukum," tambahnya.
Ia menjelaskan dalam kerja sama ini ada dua program hukum yang akan dijalankan yakni advokasi hukum dan penyuluhan hukum bagi UMKM.
"Program ini akan dilaksanakan bersama oleh Forum CSR DKI Jakarta dan Kantor Hukum Fernandes Partnership. Sehingga kolaborasi kami diharapkan memberi manfaat dan bantuan hukum kepada pelaku UMKM di Jakarta," ujarnya.
Selain itu, melalui kerja sama ini juga akan dilakukan pelatihan atau sharing ilmu terkait hukum dan regulasi yang sesuai dengan lingkup bisnisnya.
"Dengan begitu, menambah pengetahuan dan kepekaan hukum kepada pelaku usaha, UMKM khususnya," ujar Aldi.
Baca juga: Anies Bakal Bikin Hotline Paris, Bantuan Hukum Gratis bagi Rakyat
Ia melanjutkan kerja sama antara Forum CSR DKI Jakarta dan Fernandes Partnership juga bertujuan mendorong dan menguatkan sektor kelembagaan agar lebih paham, tanggap, dan kritis dari sisi pengetahuan hukum.
"Kerja sama ini juga bertujuan agar sektor UMKM di DKI Jakarta dapat menikmati akses layanan hukum dengan benar," terangnya.
Terkait penguatan literasi hukum, Sekretaris Umum Forum CSR DKI Raden Aziz Fajar Sazali menambahkan kerja sama ini harus mengutamakan kepentingan sosial dan kemanfaatan untuk kemudahan UMKM di DKI Jakarta.
Sementara itu, Fernandes Raja Saor, Managing Partner Kantor Hukum Fernandes Partnership mendukung pelaku usaha, tak terkecuali UMKM, memiliki kepekaan hukum agar bisa lebih mendukung laju usaha mereka. "Sebab, hampir semua aspek dalam bisnis, erat kaitannya dengan hukum."
Hal senada disampaikan Glenn Dio Haeckal Anggoro, Partner Kantor Hukum Fernandes Partnership. "Kami bersama Forum CSR DKI Jakarta akan coba menyusun program terkait hukum, baik pengetahuan maupun pendampingan dan advokasi. Ini akan bermanfaat dan berdampak positif bagi pelaku UMKM di Jakarta," pungkas Glenn. (RO/S-2)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Penghargaan disampaikan dalam acara 'Hukumonline’s Top 100 Indonesian Law Firm 2024” kategori Best Litigation Law Firm.
IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.
SUYANTI, ibu kandung santri korban penganiayaan senior di Pondok Pesantren Kediri, Provinsi Jawa Timur, meminta bantuan hukum kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
KPK siap memberikan bantuan hukum ke mantan komisioner mereka Agus Rahardjo jika ia meminta langsung.
Ia mengungkapkan sudah semestinya KPK tidak memberikan bantuan hukum kepada Firli. Pasalnya, dalam PP Nomor 36 Tahun 2009, itu dilarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved