Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FORUM Coporate Social Responsibility (CSR) Provinsi DKI Jakarta menginisiasi kerja sama dengan Kantor Hukum Fernandes Partnership guna memberikan pemahaman hukum kepada para pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keduanya sepakat menjalin kemitraan dengan menandatangani memorandum of understanding (MoU) di Jakarta, Kamis (25/1).
"Kerja sama ini bentuk perhatian kami bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Dengan kemitraan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM yang mungkin mengalami kebingungan terkait masalah hukum, seperti membuat kontrak, perjanjian, penagihan, pendaftaran merek, sertifikasi, dan lainnya," ungkap Ketua Umum Forum CSR DKI Jakarta Aldi Imam Wibowo.
Baca juga: 11.587 UKM di Jakarta sudah Kantongi Sertifikat Halal
Aldi menilai kerja sama ini merupakan suatu terobosan karena selama ini Forum CSR lebih banyak berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian dan sosial.
"Semua itu hasil temuan kami di lapangan. Banyak pelaku usaha masih bingung melakukan aktifitas yang terkait dengan hukum," tambahnya.
Ia menjelaskan dalam kerja sama ini ada dua program hukum yang akan dijalankan yakni advokasi hukum dan penyuluhan hukum bagi UMKM.
"Program ini akan dilaksanakan bersama oleh Forum CSR DKI Jakarta dan Kantor Hukum Fernandes Partnership. Sehingga kolaborasi kami diharapkan memberi manfaat dan bantuan hukum kepada pelaku UMKM di Jakarta," ujarnya.
Selain itu, melalui kerja sama ini juga akan dilakukan pelatihan atau sharing ilmu terkait hukum dan regulasi yang sesuai dengan lingkup bisnisnya.
"Dengan begitu, menambah pengetahuan dan kepekaan hukum kepada pelaku usaha, UMKM khususnya," ujar Aldi.
Baca juga: Anies Bakal Bikin Hotline Paris, Bantuan Hukum Gratis bagi Rakyat
Ia melanjutkan kerja sama antara Forum CSR DKI Jakarta dan Fernandes Partnership juga bertujuan mendorong dan menguatkan sektor kelembagaan agar lebih paham, tanggap, dan kritis dari sisi pengetahuan hukum.
"Kerja sama ini juga bertujuan agar sektor UMKM di DKI Jakarta dapat menikmati akses layanan hukum dengan benar," terangnya.
Terkait penguatan literasi hukum, Sekretaris Umum Forum CSR DKI Raden Aziz Fajar Sazali menambahkan kerja sama ini harus mengutamakan kepentingan sosial dan kemanfaatan untuk kemudahan UMKM di DKI Jakarta.
Sementara itu, Fernandes Raja Saor, Managing Partner Kantor Hukum Fernandes Partnership mendukung pelaku usaha, tak terkecuali UMKM, memiliki kepekaan hukum agar bisa lebih mendukung laju usaha mereka. "Sebab, hampir semua aspek dalam bisnis, erat kaitannya dengan hukum."
Hal senada disampaikan Glenn Dio Haeckal Anggoro, Partner Kantor Hukum Fernandes Partnership. "Kami bersama Forum CSR DKI Jakarta akan coba menyusun program terkait hukum, baik pengetahuan maupun pendampingan dan advokasi. Ini akan bermanfaat dan berdampak positif bagi pelaku UMKM di Jakarta," pungkas Glenn. (RO/S-2)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Aksi di depan kantor YLBHI tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga mencerminkan kegelisahan publik terkait rasa keadilan hukum yang dinilai belum merata.
Bantuan hukum cuma-cuma alias gratis melalui program probono bagi masyakat tidak mampu terus diselenggarakan.
PLATFORM hukum digital, Hukumku, berinovasi untuk memberdayakan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan akses hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau.
Deklarasi ini dilakukan sebagai dukungan penuh untuk memastikan kemenangan pasangan Rido di Jakarta
Unhas dan BPIP soroti kerapuhan etika penyelenggara negara
Para alumni Fakultas Hukum Unpar menuntut agar proses hukum terhadap Kenny Wisha Sonda, berjalan transparan dan adil
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved