Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITIKUS PDIP Niko Atmaja mengapresiasi upaya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengatasi polusi udara. Cara yang dipilih Heru adalah menerapkan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN).
Baca juga: ASN DKI WFH 50%, Kualitas Udara Jakarta Tetap tidak Sehat
Namun, Niko menilai, solusi tersebut hanya sementara dan tidak menyelesai masalah utama. Padahal warga Jakarta sangat membutuhkan penyelesaian masalah polusi udara.
“Masalah WFH atau WFO hibrida ini bagus untuk menyelesaikan sementara permasalahan polusi. Tetapi tidak untuk jangka panjang. Kenapa ya Pak Heru memberikan solusi temporary,” ujarnya lewat keterangan yag diterima, Senin(21/8).
Baca juga: Pengusaha Dukung Rencana Luhut Tutup Pabrik Pembuat Polusi di Jakarta
Niko mendorong Heru memikirkan solusi polusi udara yang lebih jangka panjang dan komprehensif. Dia juga mengingatkan, masa jabatan yang singkat jangan dijadikan alasan untuk menunda menyelsaikan polusi udara.
“Saya tahu jabatan beliau memang untuk sementara waktu sampai gubernur baru terpilih, tapi kalau bisa dengan wewenang yang saat ini diamanahkan, mohon dimanfaatkan sebaik baiknya demi kebaikan warga DKI Jakarta,” terang Niko.
Baca juga: Respons Polusi Udara Jakarta, Dirjen HAM Sempat Wacanakan Panel Surya
Niko juga mengingatkan, pelayanan publik jangan sampai terganggu dengan penerapan hibrida di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Karena ini mencederai kepercayaan masyarakat.
“Pak Heru juga harus memastikan pelayanan di kelurahan, kecamatan atau pelayanan publik tidak membuat masyarakat menjadi korban. Pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” pungkasnya. (H-3)
ASN DKI yang terbukti melanggar aturan jam masuk kerja atau WFH tanpa alasan yang jelas harus dapat menerima saat dikenai sanksi.
Pemerintah memutuskan menerapkan kombinasi bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan bekerja kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN)
Ia mengaku bahwa rekomendasi WFH ini telah didiskusikan olah pihaknya untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi.
Kepadatan lalu lintas diprediksi terjadi pada puncak arus balik yang diprediksi mulai terjadi pada Minggu (14/4) dan keesokan harinya.
Menurut Menhub WFH dapat mengurai kepadatan arus balik yang diprediksi terjadi pada Minggu (14/4) dan Senin (15/4).
Level partikel yang paling berbahaya, PM2.5, yang sangat kecil sehingga bisa masuk ke pembuluh darah, di Bangkok, 15 kali lebih tinggi dari petunjuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved