Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan Cinta Mega masih punya hak untuk memberikan Klarifikasi, terkait kasusnya yang diduga bermain game slot saat Rapat Paripurna.
"Dalam mekanisme partai ini kan yang kalau dalam hukum sudah terdakwa itu punya hak juga untuk meberi klarifikasi terhadap apa yang diusulkan oleh DPD," jelasnya kepada awak media, Sabtu (29/7).
Komarudin mengungkapkan, berdasarkan klarifikasi Cinta dirinya bermain karena bosan menunggu rapat yang lama untuk dimulai. Oleh karena itu dirinya bermain dan lupa ditutup kembali pada akhirnya muncul iklan gim online slot judi itu.
Baca juga: Cinta Mega Masih Berstatus Anggota DPRD, KPUD Belum Terima Surat Pengajuan PAW
"Emang beliau (Cinta Mega) menyampaikan kalau waktu itu karena merasa rapatnya terlalu lama, jadi dia sempat buka hp dan melihat main gim, tapi dia lupa tutup kembali akhirnya itu disorot pas iklan gim online itu masuk," jelasnya.
Kendati demikian, DPP tidak sepenuhnya percaya penjelasan dari Cinta Mega. Perlu pemeriksaan tambahan dengan DPD. Pihaknya juga masih menunggu hasil DPD terkait prosedur yang dipenuhi untuk bisa menjatuhkan sanksi disiplin.
Baca juga: Pemecatan Cinta Mega oleh PDIP Memperkuat Dugaan Pelanggaran Etik
"Menyangkut sanksi, DPP yang memutuskan ada, ada proses lebih lanjut," papar Komarudin.
Dari klarifikasi Cinta Mega di DPP, Komarudin menambahkan saat itu DPD PDIP langsung memberikan sanksi organisasi tanpa menghadirkan Cinta Mega. "Tidak bisa ada berita masuk langsung diputuskan, PDIP tidak boleh gitu, setiap anggota punya hak memberi klarifikasi atau membela dalam proses menjatuhkan sanksi," pungkasnya.
Sebelumnya DPD PDIP DKI Jakarta mengadakan rapat internal untuk menjatuhkan sanksi terhadap kadernya, Cinta Mega yang diduga bermain gim slot saat rapat paripurna DPRD DKI. Hasil rapat memutuskan Cinta Mega akan dikenakan Pergantian Antar Waktu (PAW).
"Selesai rapat pleno kita memberikan sanksi berupa PAW," kata Ketua DPD PDIP Jakarta Ady Wijaya di kantor DPD di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa malam, (25/7). (Z-3)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved