Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan Cinta Mega masih punya hak untuk memberikan Klarifikasi, terkait kasusnya yang diduga bermain game slot saat Rapat Paripurna.
"Dalam mekanisme partai ini kan yang kalau dalam hukum sudah terdakwa itu punya hak juga untuk meberi klarifikasi terhadap apa yang diusulkan oleh DPD," jelasnya kepada awak media, Sabtu (29/7).
Komarudin mengungkapkan, berdasarkan klarifikasi Cinta dirinya bermain karena bosan menunggu rapat yang lama untuk dimulai. Oleh karena itu dirinya bermain dan lupa ditutup kembali pada akhirnya muncul iklan gim online slot judi itu.
Baca juga: Cinta Mega Masih Berstatus Anggota DPRD, KPUD Belum Terima Surat Pengajuan PAW
"Emang beliau (Cinta Mega) menyampaikan kalau waktu itu karena merasa rapatnya terlalu lama, jadi dia sempat buka hp dan melihat main gim, tapi dia lupa tutup kembali akhirnya itu disorot pas iklan gim online itu masuk," jelasnya.
Kendati demikian, DPP tidak sepenuhnya percaya penjelasan dari Cinta Mega. Perlu pemeriksaan tambahan dengan DPD. Pihaknya juga masih menunggu hasil DPD terkait prosedur yang dipenuhi untuk bisa menjatuhkan sanksi disiplin.
Baca juga: Pemecatan Cinta Mega oleh PDIP Memperkuat Dugaan Pelanggaran Etik
"Menyangkut sanksi, DPP yang memutuskan ada, ada proses lebih lanjut," papar Komarudin.
Dari klarifikasi Cinta Mega di DPP, Komarudin menambahkan saat itu DPD PDIP langsung memberikan sanksi organisasi tanpa menghadirkan Cinta Mega. "Tidak bisa ada berita masuk langsung diputuskan, PDIP tidak boleh gitu, setiap anggota punya hak memberi klarifikasi atau membela dalam proses menjatuhkan sanksi," pungkasnya.
Sebelumnya DPD PDIP DKI Jakarta mengadakan rapat internal untuk menjatuhkan sanksi terhadap kadernya, Cinta Mega yang diduga bermain gim slot saat rapat paripurna DPRD DKI. Hasil rapat memutuskan Cinta Mega akan dikenakan Pergantian Antar Waktu (PAW).
"Selesai rapat pleno kita memberikan sanksi berupa PAW," kata Ketua DPD PDIP Jakarta Ady Wijaya di kantor DPD di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa malam, (25/7). (Z-3)
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved