Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Cinta Mega membantah dirinya bermain game slot saat Rapat Paripurna (Rapur). Ia mengatakan, dirinya hanya bermain sebelum rapat dimulai.
"Tadi kita kan nunggu kelamaan kan (Rapur) nunggu paripurna. Aku tadi main candy crush, sebelum paripurna. Terus main yang beer house itu, gak ada itu main slot-slot judi," ujarnya kepada awak media, Kamis (20/7).
Ia mengatakan waktu rapat dimulai dirinya lupa mematikan ipad/tablet pintar yang ia letakkan diatas mejanya.
Baca juga : Anggota DPRD Terekam Bermain Game Slot saat Rapat Paripurna
"Udah gitu aku pas paripurna, lupa matiin. Aku duduk gak main game kok, tapi memang gak ketutup game nya karena lupa," jelasnya.
Baca juga : Kominfo Berantas 5 Ribu Konten Judi Online di Situs Pemerintahan
Ia berdalih, hal itu ia lakukan karena rapur yang sudah dijadwalkan pada 13.00 WIB ternyata molor.
"Nah begitu pas rapat paripurna aku lupa tutup, tapi kan keliatan di foto itu aku gak main. Dengerin paripurna," papar Politisi PDIP itu.
Sebelumnya, diketahui ramai di sosial media seorang anggota DPRD DKI Jakarta tengah bermain game slot saat Rapat Paripurna.
Dalam video yang berjudul Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta menit ke 23.00-23.10 politikus wanita itu tampak menggunakan iPad atau tab untuk memainkan game slot.
Politisi tersebut menggunakan pakaian berwarna Pink saat rapat Paripurna yang dipimpin oleh Zita Anjani dari Fraksi PAN. Pada menit tersebut, terlihat layar ipad menunjukan gambar seperti game slot pada umumnya.
Adapun Rapat paripurna tersebut berkenaan dengan penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI 2022 oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Sebagai informasi, hingga berita ini Dinaikkan akun youtube DPRD DKI Jakarta saat ini telah di private dan tidak bisa diakses publik. (Z-8)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved