Interupsi Rapat Paripurna, Fraksi PAN Protes tidak Dapat Password untuk Akses e-Budgeting APBD DKI

RAPAT Paripurna mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran (TA) 2022 pada Kamis (20/7) diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan. Salah satu interupsi itu disampaikan Ketua Fraksi PAN, Bambang Kusumanto, sesaat setelah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menyampaikan pidato pembuka rapat.

Bambang mengungkapkan, anggota dewan seharusnya mempunyai hak mengakses sistem e-planning dan e-budgeting untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD DKI Jakarta. Namun, akses terhadap sistem tersebut tidak pernah direalisasikan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Akhirnya, para legislator tidak memantau pelaksanaan APBD dari hari ke hari.

"Kita tahu bahwa sampai sekarang kami tidak pernah diberikan akses kepada password untuk bisa memonitor ini," ujar Bambang, di ruang sidang, Kamis (20/7).

Baca juga: Dukung Pemilu Serentak, DPRD DKI Pastikan Kesiapan Sarana dan Prasarana

"Padahal di pemda-pemda yang lain misal di Bogor, Bandung, Cirebon dan di Tegal juga mereka sudah melaksanakan itu sejak lama," lanjutnya.

Menurut Bambang, pemberian akses sistem e-planning dan e-budgeting terhadap para anggota dewan, selalu disampaikan dalam setiap pembahasan APBD DKI Jakarta.

Baca juga: DPRD Minta Retribusi Rusun Dibebaskan Hingga 2024, Ini Respons Heru

Meski begitu, hingga saat ini akses tersebut tidak kunjung diberikan dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD DKI yang sedang berlangsung.

"Setiap saat kami di Komisi A selalu meminta kepada Bapenda maupun Diskominfotik supaya memberikan akses ini dan mereka sudah menjanjikan. Tapi tidak pernah direalisasikan," ungkapnya.

Setelah Bambang menyampaikan hal itu, agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan pembacaan paparan (P2APBD) DKI Jakarta TA 2022 oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. (Ssr/Z-7)