Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) menurunkan harga daging dan telur yang semakin meroket.
"Ini harga ayam naik terus harga telur naik terus ini luar biasa," kata Sekretaris Komisi B DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina dalam rapat bersama Dinas KPKP membahas persiapan hewan kurban, Rabu.
Menurut Herlina, naiknya harga daging dan telur sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Hal tersebut memberatkan masyarakat lantaran dua bahan pangan pokok itu menjadi salah satu kebutuhan pangan yang krusial.
Baca juga: Bapanas Ungkap Dua Penyebab Kenaikan Harga Telur
Tidak hanya untuk masyarakat umum, kondisi ini juga mempersulit kondisi ibu dan anak yang berusaha terhindar dari tengkes atau stunting.
Pasalnya, mereka membutuhkan makanan berprotein tinggi agar kualitas gizi meningkat sehingga terhindar dari tengkes.
Baca juga: Mendag masih Pelajari Penyebab Harga Daging Ayam Tinggi
Maka dari itu, dia berharap Pemprov DKI Jakarta dan Perumda Dharma Jaya membuat program pemberian daging atau telur khusus untuk membantu warga terhindar dari tengkes.
"Apakah ada program bagi keluarga stunting dikasih program dikasih daging seminggu sekali atau gimana. Kami mengharapkan itu," kata dia.
Dinas KPKP Pastikan Tren Pembelian Telur Menurun, Harga Bisa Stabil Kembali
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta Suharini Eliawati memastikan tren pembelian telur saat ini menurun. Menurutnya kenaikan harga telur dikarenakan permintaan yang tinggi.
"Kalau telur itu terjadi kenaikan trennya pada saat idul Fitri kan, kenapa Ramadan? Karena memang orang membuat kue. Harusnya sekarang-sekarang ini trennya sudah tak begitu tinggi," jelasnya kepada awak media, Rabu (14/6).
Elly mengatakan, pihaknya terus mengantisipasi kenaikan harga telur di Jakarta. Dirinya mengakui, Jakarta sebagai kota konsumen masih bergantung kiriman telur dari daerah lainnya.
"Karena memang sekali lagi DKI jakarta kan bukan daerah produsen, tapi kita daerah konsumen. Sehingga kita menguatkan kerja sama itu. Setidaknya ada jaminan stok ketersediaan," jelas Elly.
Ia menyarankan, warga bisa lebih aktif memeriksa terlebih dahulu harga pangan melalui situs Infopangan.Jakarta.go.id agar mengetahui harga rata-rata maupun harga tertinggi.
"Itu kan setiap jam 10 kita update datanya. Memang dari pasar ke pasar itu berbeda. Jadi di situ ada harga harga tertinggi sampai terendah. Kita sarankan sih seperti itu," ujarnya.
Sebagai informasi, harga telur di daerah Maluku mencapai angka Rp40.000. Untuk di Jakarta dikutip dari situs Infopangan.Jakarta.go.id harga rata-rata telur per kilo yakni Rp31.500, sedangkan harga tertinggi yakni Rp34.000. (Far/Z-7)
Harga daging saat menyambut Idul Fitri 1447 Hijriyah, di Provinsi Aceh, melambung tinggi. Hal itu terpantau saat hari mameugang dua hari sebelum lebaran tiba.
Pemerintah membantah klaim bahwa harga daging kerbau beku di pasaran jauh melampaui harga acuan pembelian (HAP) konsumen sebesar Rp80.000 per kilogram.
Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (Jappdi) meminta pemerintah tidak hanya mengawasi perdagangan daging sapi, tetapi juga daging kerbau impor yang beredar di pasar.
Harga daging sapi di sejumlah pasar di Jakarta Selatan dilaporkan relatif stabil menjelang perayaan Tahun Baru Imlek.
Menjelang bulan Ramadhan, harga daging sapi di pasar mengalami kenaikan. Lonjakan harga terjadi setelah para pedagang menghentikan aksi mogok dagang selama tiga hari pada akhir Januari lalu.
Perumda Dharma Jaya memprediksi harga daging sapi akan mengalami kenaikan sekitar 7% hingga 15% di periode Ramadan dan Lebaran 2026.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved