Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai bahwa Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta belum perlu mengajukan penghapusan 417 unit bus Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S Andyka, BPAD DKI tak kunjung merampungkan proses administrasi penghapusan 417 bus yang merupakan barang milik daerah (BMD) itu. Adapun proses administrasi adalah penyerahan data soal waktu pengadaan 417 bus, durasi pengoperasian bus tersebut, kapan bus tak lagi digunakan, dan sejenisnya, dari BPAD DKI kepada Komisi C.
"Harusnya, menurut kami kalau memang mereka belum siap dengan data konkrit, data valid, enggak usah dulu mengajukan penghapusan aset," ujarnya kepada awak media, Rabu (17/5).
Baca juga: 10 Halte TransJakarta akan Ditutup Sementara Imbas Revitalisasi
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra tersebut tidak akan memproses penghapusan aset jika masih bermasalah dalam pengadaan tahun-tahun sebelumnya.
"Sekali lagi, kalau proses pengadaannya bermasalah, kami tak ingin juga bermasalah saat proses penghapusannya. makanya diperlukan analisis, kajian, bukti konkret di lapangan," jelasnya.
Baca juga: Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta Belum Dibahas Pemerintah
Diketahui, Senin lalu rencanya Komisi C bersama dengan BPAD DKI dan PT Transjakarta akan meninjau kondisi fisik 417 bus transjakarta. Namun rencana tersebut batal karena tidak ada tindak lanjut.
Ia menegaskan, Komisi C DPRD DKI akan memanggil BPAD DKI agar proses penyerahan data soal 417 bus transjakarta bisa disegerakan.
Namun, Andyka belum mengungkapkan kapan Komisi C akan memanggil BPAD DKI.
"Insya Allah seperti itu (memanggil BPAD DKI). Kami juga berharap BPAD DKI bisa mempercepat proses administrasinya," ucapnya.
Untuk diketahui, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta hendak menghapuskan barang milik daerah berupa 417 bus Transjakarta tersebut karena sudah berusia tua. Proses penghapusan 417 bus "jalan di tempat" sejak 2018.
Sebanyak 417 bus itu terdiri dari berbagai merek, yakni Zhongtong, Yutong, Hino, Mercedes, Hyundai, Komodo, Ankai, serta Inobus.
Pemprov DKI berdalih proses penghapusan berlarut karena persoalan administrasi. (Far/Z-7)
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
Sudah ada tiga kali pencurian yang pelakunya ditangkap. Yang pertama pas 3 Januari 2021. Pelaku tertangkap karena terjatuh dari atas bus, lompat, kaki patah
Pengamat Transportasi Azas Tigor mengatakan kemarin mendapatkan pengaduan beserta data dan beberapa foto kondisi puluhan bus TransJakarta yang mangkrak di pool TransJakarta Pinang Ranti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved