Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano mendorong Inspektorat mengusut tuntas asal usul harta kekayaan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy. Wibi meminta Inspektorat bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta kekayaan Massdes.
Sebelumnya, Massdes sudah diperiksa Inspektorat pada Jumat (31/3) lalu, usai viral di media sosial istri dan anaknya pamer barang mewah.
"Buktikan harta kekayaannya, saya minta Inspektorat kerja sama dengan PPATK maupun KPK," kata Wibi kepada awak media, Minggu (2/4).
Baca juga: Keluarga Pamer Barang Mewah, Harta Pejabat Dishub DKI Massdes Arouffy Rp1,8 M
Menurut Wibi, tindakan flexing alias pamer harta oleh anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) tak dapat dibenarkan. Wibi mengatakan Massdes harus bertanggung jawab dan dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang dimilikinya.
"Tidak perlulah pamer-pamer harta seperti itu, ya tanggung sendiri akibatnya," kata Wibi.
Baca juga: Keluarga Pejabat Pamer Harta, PJ Gubernur Wajib Beri Sanksi
Sebelumnya, dalam unggahan yang viral di media sosial Twitter @PartaiSicmed, istri dan anak Massdes tampak memamerkan beragam tas, dan sepatu mewah yang diduga berharga puluhan juta hingga miliaran rupiah.
Sementara itu, berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, Massdes tercatat mempunyai harta kekayaan senilai Rp1,87 miliar yang dilaporkan ke KPK pada 12 Maret 2022.
(Z-9)
Ada operator Jak Lingko yang hanya memilki lima KP, tetapi ingin cepat mencapai angka 20 KP, sengaja memalsukan 15 lainnya.
Aturan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
Pemprov DKI Jakarta didorong mencari jalan tengah dalam polemik juru parkir liar di minimarket. Salah satunya untuk bisa menerbitkan izin para juru parkir (Jukir) di minimarket.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta merilis perbandingan data angkutan Lebaran tahun 2024 dan 2023 atau H+2 Idul Fitri. Peningkatan kedatangan dari kendaraan darat
DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memprediksi terdapat peningkatan jumlah warga Jakarta yang mudik Lebaran 2024. Peningkatannya mencapai 60%
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan tes kesehatan khususnya periksa urine dan narkona terhadap para pengemudi bus yang akan membawa penumpang angkutan lebaran,
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved