Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta agar Pemprov DKI berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengambil alih pengelolaan Wisma Atlet.
Permintaan itu dikatakannya dalam rapat kerja dengan jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI pada Rabu (1/2) ini.
Sebelumnya, Ida sempat menyampaikan usulan tersebut kepada mendiang Sekretaris Daerah DKI Saefulloh, sebelum terjadinya pandemi covid-19.
Baca juga: RSDC Wisma Atlet Ditutup, DKI Tetap Buka Pelayanan Covid-19
"Saya sudah diskusi dengan Pak Saefulloh, baru tahap diskusi lalu covid-19. Akhirnya dipakai untuk (isolasi) covid-19," pungkas Ida.
"Sekarang ini mumpung saya ingat, saya pikir tidak ada salahnya Pemprov DKI memproses. Jadi rusun atasnya, bawahnya kita buat rumah sakit. Rumah sakit anak lah, kita kan butuh," imbuhnya.
Baca juga: Dinas SDA Tegaskan Pembebasan Lahan Sodetan Kali Ciliwung Wewenang Pusat
Menurutnya, kapasitas Wisma Atlet sangat besar. Wisma Atlet berdiri di dua lokasi, yakni Pademangan dan Kemayoran. Ida menegaskan bahwa Pemprov DKI membutuhkan rumah sakit yang bisa dikombinasikan dengan hunian.
Pasalnya, kebutuhan hunian di wilayah Ibu Kota masih tinggi, dibandingkan stok perumahan yang tersedia. "Kita tidak perlu gengsi. Pemerintah pusat itu orang tua kita. Wisma Atlet daripada mangkrak, lalu kelamaan kosong," tutur politisi PDIP.
Kepala Dinas PRKP DKI Sarjoko menjelaskan bahwa usulan dari Ida sangat memungkinkan untuk diwujudkan. "Namun memang pangsanya kita belum bisa memotret. Selama ini, kita belum pernah mengidentifikasi kebutuhan rusunawa sekitar situ," jelas Sarjoko.(OL-11)
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved