Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menyampaikan terima kasih kepada DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, para wakil warga ibu kota negara itu mengusulkan namanya menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, posisi yang ditinggalkan Anies Baswedan.
"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD DKI sebagai representasi politik masyarakat Jakarta yang telah mengusulkan saya sebagai Calon Pj Gubernur DKI Jakarta dan anggota DPD RI asal daerah pemilihan Jakarta yang memberikan semangat sebagai representasi daerah provinsi," papar Bahtiar, Kamis (15/9).
Berdasarkan Rapimgab DPRD Jakarta, terdapat empat nama yang muncul dari usulan fraksi-fraksi. Namun, DPRD hanya menetapkan tiga nama yang punya suara terbesar dan selanjutkan akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: Bahtiar Dinilai Lebih Independen untuk Pimpin Jakarta
Ketiga nama itu ialah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali.
Ketiganya akan dipilih langsung oleh Presiden Jokowi. Nama yang dipilih akan memimpin Jakarta hingga gubernur definitif muncul pada 2024.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai Bahtiar lebih tepat memimpin Jakarta. Pasalnya, posisi Pj Gubernur DKI Jakarta membutuhkan sosok yang netral.
"Dari nama-nama (calon Pj Gubernur DKI Jakarta) itu, menurut saya, Dirjen Kemendagri yang paling netral, dalam arti ya dia memang karena tugas dia sebagai Dirjen Kemendagri, kalau yang lain punya kemiripan seolah-olah mereka punya beking," katanya.
Ia mengatakan Bahtiar lebih independen ketimbang nama-nama lain yang disodorkan DPRD Jakarta ke Kemendagri. Bahtiar dinilainya tidak terikat dengan lingkaran kekuasaan.
Di luar itu, Pj Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan dipilih Presiden Jokowi harus mampu melanjutkan program-program yang sudah berjalan baik.
"Jadi yang paling netral citranya itu memang Kemendagri, dan kita kan pernah juga Jakarta dipimpin oleh Dirjen kemendagri," tukasnya. (RO/OL-1)
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
NasDem bebaskan Anies Baswedan pilih wakil di Pilkada DKI
Cawagub Anies Baswedan disarankan bukan kader NasDem, PKB, dan PKS
Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan tak khawatir untuk melawan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah yang diambil NasDem dengan mengusung Anies di Pilgub DKI.
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyebut PKB menyambut baik dukungan yang dilakukan oleh NasDem.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved