Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS senior Partai Gerindra DKI, Mohamad Taufik mengatakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, berpeluang menjadi Penjabat Gubernur (Pj) DKI menggantikan Anies Baswedan.
Namun, ia melihat Fadil belum cukup memahami kondisi Jakarta. Sehingga masih ada sosok lain seperti Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono yang dinilai memenuhi kebutuhan menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta ini.
“Iya kemungkinan pasti ada itu kewenagnan presiden, Kapolda mungkin-mungkin saja. Tapi kalau merujuk kriteria yang saya sebutkan tadi itu pandangan saya, saya kira yang paling dekat itu Heru,” kata Taufik kepada wartawan, Selasa (17/5).
Menurutnya, yang layak untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta adalah sosok yang sudah memahami Jakarta.
“Kapolda Metro, kan dia belum pernah menjadi pejabat di Jakarta. Karena mengawal Jakarta itu ya harus yang udah paham,” jelasnya.
Baca juga: Polikus Gerindra Sebut Kasetpres Sosok Tepat Jadi Pj Gubernur DKI
Taufik menilai Heru memiliki keunggulan lebih komplit dibandingkan dua calon lain yang disebut-sebut. Yakni Deputi IV KSP yang juga Eks Timses Presiden Jokowi, Juri Ardiantoro dan Sekda DKI Marulah Mattali.
Taufik mengatakan, dari tiga nama tersebut, Heru merupakan sosok yang tepat untuk diberi amanah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Dari 3 nama calon pejabat Gubernur DKI, Heru yang paling tepat," ujarnya.
Taufik mengungkapkan alasannya. Kata dia, Heru memiliki tiga keunggulan sekaligus dibanding dua calon lain.
Ada tiga keunggulan Heru yakni pernah berkarier sejak jadi staf hingga sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Heru juga memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Apalagi ia kini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
"Pertama, dia paham Pemda DKI karena pernah menjadi pejabat di DKI. Dia memulai karir dari bawah sampai wali kota dan bahkan sampai pada kepala badan di tinggkat propinsi," katanya.
Kedua, ia tak menampik kedekatan Heru dengan Presiden Jokowi yang sudah terjalin sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI. Kedekatannya itu kian erat saat ia diboyong ke istana negara dan menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
Heru juga memiliki komunikasi yang baik dengan DPRD DKI sejak lama. Sehingga akan memudahkan tugasnya saat diberi amanah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Ketiga, sudah barang tentu kompetensinya memadai dan punya banyak relasi dengan para anggota legislatif," ujarnya. (Hld/OL-09)
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
BMKG merilis prakiraan cuaca DKI Jakarta untuk 24 April 2026. Simak detail suhu dan kondisi cuaca di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya di sini.
Di satu sisi, kesehatan anggota terancam, di sisi lain kehadiran mereka di lapangan kerap dinilai belum optimal oleh masyarakat karena keterbatasan tenaga.
Ia menjelaskan, patroli rutin terus digencarkan di kawasan Tanah Abang untuk memastikan situasi tetap kondusif.
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Dengan aturan baru tersebut, setiap kepemilikan dan penyerahan kendaraan listrik kini resmi masuk dalam basis pemungutan pajak daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved