Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta kembali merealisasikan janji untuk penyandang disabilitas. Pada penghujung Ramadan ini, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta mendonasikan hasil penjualan bazar second ke Yayasan Wisma Cheshire Disabilitas, di Cilandak, Jakarta Selatan.
"Alhamdulilah hari ini (Kamis, 28/4) kami telah menunaikan niat untuk menyerahkan donasi dari hasil penjualan bazar second untuk saudara-saudara kita di Wisma Disabilitas ini," ujar Kepala Badan Pengabdian dan Pemberdayaan (BPPM) DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Rachmat Ariyanto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/4).
Menurut dia, bazar second ini menjadi jawaban bagi masyarakat kecil yang menginginkan baju lebaran dengan harga murah.
Meski pakaian bekas, lanjutnya, baju yang dijual itu dipastikan sangat layak pakai, bahkan beberapa diantaranya baju baru.
"Kemarin, kita telah melaksanakan bazar second dua hari di Jl Pulogadung Raya No 10, Kandang Besar, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ternyata, antusiasme pembeli untuk bazar ini cukup tinggi. Alhamdulillah, hasilnya kita salurkan ke teman-teman disabilitas ini," ujarnya.
Bazar second ini bagian dari program Ramadanku Demokrat yang digelar Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM). Selama satu hulan penuh, Partai Demokrat DKI Jakarta konsisten menjalankan kerja kerakyatan.
"Bazar Second ini diharapkan menjawab kebutuhan warga untuk menyiapkan baju lebaran bagi keluarganya. Sebab, tidak sedikit warga Jakarta yang belum bisa membeli baju lebaran karena kondisi ekonomi sedang sulit," ungkanya.
Menurut dia, setiap kader Partai Demokrat mengumpulkan pakaian bekas layak pakai yang masih fashionable. Pakaian bekas layak pakai ini dijual cukup murah antara Rp10-Rp15 ribu per potong.
Rachmat mengaku semakin bangga menjadi kader Partai Demokrat yang terus bergerak memberikan solusi atas apa yang menjadi keinginan masyarakat.
"Kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta yang telah berpartisipasi menyumbangkan baju layak pakai. Hormat setinggi-tingginya juga untuk Mas Mujiono, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dengan program-program kerakyatannya," jelasnya. (OL-13)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved