Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya berkolaborasi dengan Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (Bidang PRK) MUI Provinsi DKI Jakarta menutup rangkaian kegiatan Santunan kepada 500 anak yatim dan dhuafa di Lima Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta di Novotel Jakarta Cikini, Jakarta, Sein (25/4).
Dalam kolaborasinya, Sarana Jaya dan Bidang PRK MUI Provinsi DKI Jakarta telah mendistribusikan 500 paket sembako dan bantuan dana kepada 500 anak yatim dan dhuafa di lima wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta.
Anak-anak Yatim/Dhuafa ini merupakan binaan dari Bidang PRK MUI Provinsi DKI Jakarta, dan telah diseleksi per wilayah sehingga terpilih 100 Anak Yatim/Dhuafa.
Rangkaian kegiatan Santunan 500 Anak Yatim/Dhuafa di lima Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta telah berlangsung selama bulan Ramadan.
Kegiatan dimulai tanggal 11 April 2022 untuk Wilayah Jakarta Barat, 14 April 2022 untuk Wilayah Jakarta Selatan, 20 April 2022 untuk Wilayah Jakarta Timur dan 25 April 2022 untuk wilayah Jakarta Pusat dan Utara sekaligus menutup rangkaian kegiatannya.
Baca juga: Sarana Jaya selenggarakan Media Gathering Ramadhan
Dalam sambutannya, Direktur Utama Sarana Jaya, Agus Himawan, mengapresiasi kolaborasi yang telah dijalankan dalam menyukseskan kegiatan santunan tersebut.
"Saya atas nama Sarana Jaya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang terjadi sedemikian baiknya antara Sarana Jaya dan MUI DKI Jakarta khususnya bidang PRK yang telah membantu menjalankan kegiatan yang insya Allah mulia ini.," jelasnya.
"Kemudian, tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada MUI Provinsi DKI Jakarta khususnya Bidang PRK, yang telah membantu terlaksananya acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendalan dan hambatan apapun juga," ungkap Agus di Hotel Novotel Cikini Jakarta Pusat, Senin, (25/04).
Untuk diketahui, rangkaian kegiatan ini juga merupakan bagian dari corporate social responsibility (CSR) Sarana Jaya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19. (RO/OL-09)
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
Pada peraturan daerah sebelumnya penyerataan modal dilaksanakan dalam bentuk uang. Namun sesuai ketentuan, penyertaan modal bisa juga dilakukan dalam bentuk barang.
Pemkab Bandung, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tirta Raharja, berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dari Pemerintah Australia
Kejati DIY menetapkan NAA, yang menjabat Direktur PT Taru Martani, menjadi tersangka. Direktur BUMD DIY tersebut disangkakan melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).
Diharapkan dengan adanya perbaikan, perubahan, Food Station akan menjadi yang lebih baik, lebih bagus, dan bisa berkompetisi dengan BUMD lain.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) meluncurkan sertifikasi ISO 55001:2014 tentang Sistem Manajemen Aset
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved