Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya menggelar acara media Gathering bersama Insan Pers dan Jurnalis Provinsi DKI Jakarta di Bandar Djakarta, Selasa (26/4).
Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Perusahaan Sarana Jaya, Yadi Robby yang dalam sambutannya menyebutkan, jika kegiatan ini dalam silaturrahim bersama rekan-rekan media.
Yadi yang mewakili Direksi Sarana Jaya, sangat bahagia pada akhirnya setelah 2 tahun melewati pandemi covid-19 dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersilaturrahim.
“Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama berjumpa kembali dalam acara Media Gathering Ramadhan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, setelah lama tidak bisa bertatap muka” Ungkap Yadi.
Dalam acara Media Gathering Ramadhan ini, Ketua Koordinator Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Sammy Edward menyatakan harapan agar ke depannya kolaborasi Sarana Jaya dan media dapat berjalan lebih erat lagi,.
“Kami mengapresiasi inisiasi Sarana Jaya untuk mengadakan Media Gathering Ramadhan ini, setelah 2 Tahun melewati pandemi akhirnya dapat bertemu secara langsung seperti ini,” kata Sammy.
Baca juga: Sarana Jaya dan MUI DKI Jakarta Beri Santunan untuk Anak Yatim
Sammy juga menekankan, hubungan sinergi dan kolaborasi yang sudah terjalin baik antara Sarana Jaya dengan rekan-rekan media dapat semakin erat dan kuat.
Sinergi ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, tidak saja untuk Sarana Jaya tetapi juga untuk rekan-rekan media.
Sarana Jaya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta (BUMD Prov. DKI Jakarta) di tahun 2022 ini berusia 40 Tahun selalu konsisten mendukung program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun Kota Jakarta.
Dalam kesempatan ini, Yadi menjelaskan bahwa kiprah Sarana Jaya di Indonesia khususnya di Kota Jakarta tidak terlepas dari jasa rekan-rekan media terutama Insan Pers dan jurnalis Provinsi DKI Jakarta.
Acara Media Gathering Ramadhan selain menjamu rekan-rekan media juga berisi bincang santai dan sharing session antara rekan-rekan media dan pihak Sarana Jaya.
“Dengan menghadirkan media maka aktifitas pembangunan Sarana Jaya bisa disosialisasikan ke masyarakat. Selain itu Sarana Jaya yang sangat membutuhkan pengawalan dari rekan-rekan media dalam menjalankan bisnisnya,” tutup Yadi. (RO/OL-09)
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
Pada peraturan daerah sebelumnya penyerataan modal dilaksanakan dalam bentuk uang. Namun sesuai ketentuan, penyertaan modal bisa juga dilakukan dalam bentuk barang.
Pemkab Bandung, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tirta Raharja, berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dari Pemerintah Australia
Kejati DIY menetapkan NAA, yang menjabat Direktur PT Taru Martani, menjadi tersangka. Direktur BUMD DIY tersebut disangkakan melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).
Diharapkan dengan adanya perbaikan, perubahan, Food Station akan menjadi yang lebih baik, lebih bagus, dan bisa berkompetisi dengan BUMD lain.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) meluncurkan sertifikasi ISO 55001:2014 tentang Sistem Manajemen Aset
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved