Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Bamus Perguruan Swasta Imam Parikesit mendukung penuh langkah DPRD DKI Jakarta untuk membentuk panitia khusus (pansus) pendidikan. Imam mengatakan, pansus ini diharapkan dapat mempercepat implementasi solusi dari permasalahan pemerataan kualitas sekolah swasta dengan sekolah negeri.
Menurut dia, memang masih banyak sekolah swasta yang memiliki ketertinggalan kualitas baik dari segi manajemen administrasi hingga kualitas pengajaran serta fasilitas.
Perbaikan memang dilakukan oleh Pemprov DKI dan terlihat dalam dua tahun ini. Namun, ia menegaskan perlu dorongan khusus agar perbaikan tersebut bisa semakin cepat dan masif salah satunya melalui pansus.
"Dari segi mutu, sebanyak 10% sekolah swasta ada di papan atas. Kemudian 30% ada di papan menengah. Sisanya 60% di papan bawah. Itu PR-nya yang papan bawah bagaimana harus diangkat," kata Imam saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (22/4).
Dengan adanya pansus pendidikan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan. Raperda tersebut diketahui sudah berusia 16 tahun dan hingga saat ini belum disahkan.
Baca juga: DPRD DKI akan Bentuk Pansus Pendidikan
Imam menjelaskan, keberadaan raperda itu sangat penting untuk disahkan karena dapat mewajibkan sekolah swasta berbenah diri agar kualitasnya bisa menyamai sekolah negeri.
"Misalnya ada ketentuan bahwa sekolah swasta setiap 5 tahun akreditasinya harus naik. Tahun ini C, artinya 5 tahun lagi harus B, begitu seterusnya. Jika tidak naik akan ada sanksinya. Sehingga lama-kelamaan semua sekolah swasta di DKI akan terakreditasi A," jelasnya.
Tidak hanya menuntut sekolah swasta berbenah, Raperda Pendidikan juga mewajibkan Pemprov DKI untuk memberikan dukungan bantuan bagi sekolah swasta seperti peningkatan mutu guru, bantuan dana pembinaan bagi guru swasta, bantuan dana peningkatan fasilitas sekolah, hingga bantuan pembinaan manajemen serta yayasan sekolah swasta.
"Ini akan sangat bagus sekali bila bisa dipercepat. Karena terkadang sekolah swasta itu bukan jelek karena mutu pendidikannya tetapi karena ada konflik di dalamnya atau transparansi keuangannya yang tidak akuntabel. Juga ada konflik antara manajemen sekolah dengan yayasan. Ini saya harap bisa diangkat dalam pansus," tukasnya.(OL-5)
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
PULUHAN ribu siswa lulusan SMP di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) gagal masuk SMA-SMK Negeri tahun ajaran 2024-2025.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Jakarta akan terus mengalami kekurangan kuota bangku sekolah. Salah satu faktornya yakni banyaknya pendatang yang pindah ke Jakarta.
Pemprov DKI diminta untuk mengutamakan program pendidikan dalam rangka menyiapkan SDM unggul
KEBIJAKAN sistem zonasi dalam penyelenggaraan program penerimaan didik baru (PPDB) pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah setiap tahunnya masih menemui sejumlah masalah
PEMPROV DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) diminta untuk mengkaji kebijakan sekolah gratis, baik sekolah negeri maupun swasta.
Bunda, sedang bersiap menyekolahkan si kecil? Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan agar anak mendapatkan pendidikan terbaik untuk mengoptimalkan potensi mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved