Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan agenda rapat pergantian Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerinda M Taufik kepada Rani Mauliani diagendakan pada 26 April mendatang. Pras, sapaan akrabnya, pun meminta Taufik memimpin rapat paripurna tersebut.
“Dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) tadi ya kita mengagendakan untuk pelaksanaannya di hari Selasa tanggal 26,” kata Pras di Jakarta, Selasa (19/4/2022).
Baca juga: Revisi UU Jakarta Jangan Menganaktirikan Betawi
“Nah, di 26, dan saya minta kepada Pak M Taufik dia yang memimpin nanti di paripurna, begitu. Jadi tidak ada orang yang kalau diganti kan dendam, enggak lah. Ayok, kita jalankan. Mungkin hari ini diperlukan, besok mungkin diganti, itu biasa lah, di semua partai politik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pras mengaku sudah menelepon Taufik perihal pergantian jabatan tersebut. Ia mengungkapkan tidak ada masalah terkait hal itu. Namun, Taufik memang meminta agar pergantian posisi ini turut digelar rapat paripurnanya.
“Beliau minta, dan itu hebat, teman saya. Yang penting kan kuorumnya itu, apakah untuk pergantian pimpinan dewan, yang penting kuorum dulu 50+1, begitu saja,” tegasnya.
Baca juga: Chandrika Chika akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Pengeroyokan Putra Siregar
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengonfirmasi bakal ada pergantian posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang saat ini dijabat M Taufik.
M Taufik akan digantikan oleh Rani Mauliani yang saat ini menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI. (Hld/A-3)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved