Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan, pihaknya akan mengagendakan rapat paripurna interpelasi Formula E Jakarta secepat mungkin.
Agenda sidang paripurna interpelasi akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang akan digelar Kamis besok atau Jumat lusa.
"Jadi akan saya laksanakan (paripurna interpelasi), nanti akan saya Bamuskan secepat mungkin, bisa saja besok, bisa lusa," ujar Pras sapaan akrab ketua Dewan dari Fraksi PDI Perjuanga itu di ruangannya, Lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/4).
Prasetyo menambahkan, sidang paripurna interpelasi merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri usulan penggunaan hak bertanya itu.
Saat ini ada dua fraksi dengan 33 anggota Dewan yang mengusulkan interpelasi.
Sidang paripurna harus digelar untuk menentukan interpelasi dilanjutkan ke tahap pemanggilan gubernur atau tidak.
Baca juga: Tiket Formula E belum Dijual, Jakpro: Tunggu Finalisasi Sistem
"Setelah terima (pengajuan interpelasi) 33 orang ini, mau diapain? Mau disandera ke saya? Kan enggak boleh bos, saya serahkan kepada Sekwan (Sekretariat Dewan) untuk diagendakan," ungkap Pras.
Dia juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk tidak takut menghadiri sidang interpelasi.
Sebab, 33 anggota Dewan yang mengusulkan hak interpelasi membutuhkan penjelasan gamblang mengenai proyek balap mobil listrik yang menelan APBD sebesar Rp560 miliar tersebut.
"Pak Gubernur juga enggak boleh paranoid, hadir dong," kata Pras. (OL-4)
Nama Suhud Alynudin muncul sebagai kandidat pengganti.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin, mengajak seluruh masyarakat menjaga kedamaian ibu kota di tengah dinamika sosial politik yang terus bergera
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved