Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Kolaborasi dengan Jakarta Smart City, Bank DKI menghadirkan fitur uang elektronik JakOne Pay di aplikasi JAKI.
Dengan integrasi tersebut, pengguna aplikasi Jaki yang sudah mengunduh aplikasi JakOne Mobile Bank DKI dapat melakukan transaksi scan to pay pada lebih dari 13 juta merchant yang telah terhubung dengan QRIS.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan transaksi non tunai di Jakarta dan sekitarnya” demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Selasa (1/2)
Herry menyebutkan bahwa integrasi JakOne Pay sejalan dengan rencana pengembangan aplikasi JAKI menjadi aplikasi yang transaksional untuk pembayaran pajak, retribusi, biller, tagihan dan lain sebagainya. “Bank DKI siap untuk berkolaborasi dalam mendukung berbagai sistem pembayaran pada aplikasi JAKI” ujar Herry.
Lebih lanjut Herry menjelaskan agar dapat menggunakan menu JakOne Pay, pengguna aplikasi JAKI sebelumnya dapat mengunduh aplikasi JakOne Mobile yang tersedia pada appstore dan playstore. Cara untuk mengkaitkannya akun JakOne Mobile dengan aplikasi JAKI cukup mudah. Pengguna JAKI melakukan integrasi akun dan memasukkan nomor handphone yang sudah terkait dengan JakOne Mobile, memasukkan PIN dan menyalin kode OTP yang dikirimkan melalui inbox SMS.
Selain mengintegrasikan JakOne Pay pada aplikasi Bank DKI terus melakukan pengembangan produk dan layanan termasuk diantaranya menghadirkan JakOne Community Apps yang merupakan layanan perbankan digital untuk mendorong penerapan inklusi keuangan serta melalui pengembangan produk dan layanan digital. Adapun JakOne Community Apps sendiri terdiri dari JakOne Mobile, JakOne Abank, JakOne Erte, JakOne Artri, Ancol Apps hingga Si Ondel. (RO/E-1)
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
Pada peraturan daerah sebelumnya penyerataan modal dilaksanakan dalam bentuk uang. Namun sesuai ketentuan, penyertaan modal bisa juga dilakukan dalam bentuk barang.
Pemkab Bandung, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tirta Raharja, berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dari Pemerintah Australia
Kejati DIY menetapkan NAA, yang menjabat Direktur PT Taru Martani, menjadi tersangka. Direktur BUMD DIY tersebut disangkakan melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).
Diharapkan dengan adanya perbaikan, perubahan, Food Station akan menjadi yang lebih baik, lebih bagus, dan bisa berkompetisi dengan BUMD lain.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) meluncurkan sertifikasi ISO 55001:2014 tentang Sistem Manajemen Aset
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved