Tujuh Fraksi Pastikan Interpelasi Formula-e Bakal Gagal Bergulir

PIMPINAN dari tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta sepakat menolak langkah Fraksi PDI-P dan Fraksi PSI. Kedua fraksi ini mengajukan hak interpelasi soal rencana penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022.

Penasihat Fraksi Partai Gerindra, M Taufik, di Jakarta, Sabtu (28/8), mengatakan, ke-73 anggota dewan tidak setuju interpelasi itu. Adapun anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-P dan Fraksi PSI berjumlah 33 orang.

Menurut Taufik, interpelasi terhadap Gubernur DKI, Anies Baswedan, soal Formula E bisa bergulir pada rapat paripurna jika memenuhi syarat kuorum 50 persen plus 1 anggota DPRD DKI Jakarta menyetujuinya.

Sebab, lanjut Taufik, dalam pengambilan keputusan dalam rapat paripurna harus memenuhi syarat 50 persen plus 1 dari anggota yang hadir pada rapat paripurna itu.

Taufik secara tidak langsung mengatakan, kemungkinan besar interpelasi Anies soal Formula E bakal gagal bergulir di rapat paripurna DPRD DKI, karena 73 anggota dewan sudah tidak sepakat atau menolaknya.

“Ya kami kan ada sebanyak 73 anggota dewan yang menolak, tidak ikut,” ungkap Taufik.

Baca juga: Polri Pastikan Muhammad Kece Terpenuhi Haknya

Mereka lebih memilih untuk membantu Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya dalam menangani pandemi Covid-19.

Kesepakatan ini merupakan salah satu poin penting dari hasil pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan pimpinan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta di Rumah Dinas Gubernur DKI, Anies, pada Kamis (26/8) malam.

Ketujuh fraksi tersebut, lanjut Taufik, meliputi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Nasdem, Golkar dan PKB-PPP.

“Kesepakatan dari tujuh fraksi dengan anggota 73 tidak ikut interpelasi. Pertimbangannya ya kita selesaikan dulu pandemi Covid-19, ini lebih utama,” ujar Taufik.

Dia mengatakan, ketujuh fraksi sepakat agar pandemi Covid-19 di Ibu Kota harus dikendalikan sampai pada titik aman supaya aktivitas ekonomi bisa berjalan lancar. Masyarakat, tambah Taufik, menginginkan pandemi terkendali sehingga bisa menjalankan aktivitas ekonominya.

“Rakyat butuh pandemi selesai supaya ekonomi bisa berjalan. Saya kira lebih pada kerja untuk masyarakat,” ungkapnya.

Apalagi, kata Taufik, langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan Covid-19 sudah berada pada jalur yang benar. Sehingga kasus-kasus Covid-19 sudah mulai turun drastis, angka kematian turun, angka kesembuhan terus naik, BOR RS rujukan Covid-19 turun tajam, serta vaksinasi terus dipercepat.

“Nah ini kami minta diturunkan terus sehingga pada waktunya pada waktu yang tidak terlalu lama DKI sudah aman. Kalau itu sudah aman maka efek positifnya pada gerakan ekonomi masyarakat bisa bangkit lagi,” jelasnya. (OL-4)