Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMPROV DKI Jakarta telah melayangkan surat kepada Kementerian Kesehatan. Tujuannya, agar para imigran dan pencari suaka yang saat ini bermukim sementara di Jakarta, bisa mendapatkan vaksin covid-19.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dia menyebut surat itu dikirim oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, khawatir dengan penularan covid-19 yang juga berpotensi mengancam para pencari suaka.
Baca juga: Sibuk Kerja di Siang Hari, Warga DKI Bisa Vaksin Malam Hari
Selama ini, imigran maupun pencari suaka dari negara berkonflik atau mengalami perang, terpantau transit di berbagai wilayah di Indonesia lewat jalur transportasi laut. "Kita menunggu jawaban dari Pak Menteri Kesehatan ya. Prinsipnya, DKI memberikan pelayanan kepada semua masyarakat, bahkan orang asing ya," ujar Ariza, sapaan akrabnya, Selasa (10/8).
"Jadi ini masalah kemanusiaan. Kami tidak membedakan asal usul daerah mana, siapa dan sebagainya. Semua kita layani dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada," imbuhnya.
Baca juga: Tingkat Kesembuhan Covid-19 Nasional Naik Menjadi 84,14%
Dia menjelaskan bahwa stok vaksin covid-19 di Jakarta cukup untuk memvaksinasi para pencari suaka. Hingga hari ini, Pemprov DKI telah melakukan vaksinasi covid-19 kepada 8,5 juta warga untuk dosis pertama. Lalu, vaksinasi covid-19 dosis kedua sudah menyasar 3,53 juta orang.
Angka vaksinasi dosis 1 dikatakannya sudah mencapai 95,2% dari target Pemprov DKI, yakni 8,8 juta orang. Itu dengan 40% di antaranya merupakan warga non-DKI. "Kami minta warga DKI segera mendatangi tempat penyelenggaraan vaksin," kata Ariza.(OL-11)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
KEBIASAAN anak sekarang yang sering mengonsumsi makanan dan minuman manis hingga sebabkan penyakit ginjal menjadi perhatian serius pemerintah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan program residensi dokter spesialis ini bekerja sama dengan Accreditation Council of Graduate Medical Education (ACGME).
Kementerian Kesehatan mengatakan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 adalah momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terutama dari stunting dan polio.
Ikatan Dokter Indonesia mengeluhkan target Satuan Kredit Profesi (SKP) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Ada sebanyak 25 portable X-Ray yang akan ditempatkan di 15 kabupaten/kota di 9 provinsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved