Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA akhir pekan pertama Agustus, Pemprov DKI Jakarta diketahui masih menahan pencairan bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 5% penerima atau sekitar 99 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara itu, total sekitar 1,6 juta KPM telah menerima BST untuk periode Mei-Juni 2021 sebesar Rp600 ribu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan ditahannya pencairan dana BST disebabkan sejumlah nama dalam daftar penerima disinyalir menerima bantuan sosial lain.
Dalam hal ini, lanjut Ariza, sapaan akrabnya, bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial di masa pandemi covid-19. Mengingat, penerima BST tidak boleh menerima bantuan sosial lain yang sudah diprogramkan sebelumnya. Seperti, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga: Polri Salurkan Seribu Paket Sembako di Jakarta Pusat
"Ya sebentar lagi selesai. Memang masih ada 5% lagi yang belum, karena kita masih harus padankan datanya dengan Kementerian Sosial," ungkap Ariza.
Menurutnya, selama ini koordinasi pemadanan data antara Pemprov DKI dan Kementerian Sosial terus berjalan. Namun, di tengah pandemi covid-19, memang membutuhkan kecepatan dalam hal pendataan warga.
"Ya selama ini kan memang ada data dari kami dan ada data dari Kemensos," pungkasnya.(OL-11)
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Kementerian Sosial menjalankan tiga fokus layanan utama, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
KEMENTERIAN Sosial memastikan pemulangan sekaligus penanganan lanjutan terhadap seorang WNI lanjut usia asal Tanjung Balai, Sumatra Utara, yang sebelumnya terlantar di Taiwan.
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved