Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah di Kota Depok, tahun 2021 baru terserap 30 persen. Padahal, idealnya di kuartal II, anggaran itu harus terserap hingga 50-70 persen.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Depok Nina Suzana mengakui penyerapan anggaran tahun 2021 di Kota Depok masih 30 persen.
"Penyerapan rendah di belanja langsung namun finalnya baru akan ketahuan di kuartal 3 dan 4," kata Nina, Jumat (30/7).
Dari total belanja langsung sebesar Rp3,8 trilun, baru terserap 30 persen atau sekitar Rp1,140 triliun. Artinya, masih Rp2.660 triliun lagi dana APBD belum terserap.
Nina tak menjelaskan penyebab rendahnya serapan pada belanja langsung atau kegiatan fisik tersebut.
Dihimpun keterangan di Kantor BKAD Kota Depok, rendahnya serapan anggaran pada belanja langsung titiknya ada di proses pelelangan dimana mulai tahun ini proyek fisik non-lelang atau penunjukan langsung (PL) semua terpusat di bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok. Hal inilah yang membuat lelang fisik proyek tidak maksimal.
Sebelumnya, proyek fisik PL atau tanpa lelang yang hendel satuan kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) dinas atau badan. Tapi sejak tahun ini penanganan proyek fisik PL dikelola ULP.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB Babai Suhaemi menganggap lambannya penyerapan anggaran bukan karena belum dibayarnya proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga, melainkan terlambatnya lelang proyek.
"Kalau lelang cepat, pengerjaan juga cepat, otomatis pembayaran mengikuti." katanya.
Menurut Babai, penyerapan anggaran rendah meski sudah menjelang triwulan ketiga sudah sering terjadi setiap tahunnya.
Ia khawatir pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan karena dikejar deadline proyek pemerintah. "Ini harus ada evaluasi soal lambannya lelang proyek," pungkas Babai (OL-13)
Baca Juga: BMKG: Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved