Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, melihat Pemprov DKI Jakarta sudah siap dalam menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Hal ini dilihat dari evaluasi uji coba PTM tahap satu.
“Kalau dilihat dari suksesnya piloting tahap pertama, saya pikir DKI sudah siap untuk tatap muka. Sekolah-sekolahnya sudah terfasilitasi, tinggal langkah-langkah percepatan yang lain, seperti vaksin salah satunya,” kata Zita, Selasa (8/6).
Terlebih menurutnya, konsep belajar secara online sudah sangat tidak sehat bagi anak. Karena anak-anak merasa terkungkung di rumah. Kemudian, tidak bisa bertemu dan berinteraksi dengan teman sebaya. Sebagian besar anak justru memberikan perhatian lebih pada game, dan media sosial seperti Tiktok.
“Saya khawatir di masa-masa golden age (usia emas) anak, mereka tidak bisa belajar dan bermain. Tentu ini mengancam masa depan mereka,” imbuhnya.
Akan tetapi, politikus partai PAN ini menyadari jika saat ini angka test positivity rate masih tinggi. Sehingga diperlukan kerja keras Bersama yang sifatnya gotong royong untuk menurunkan angka positivity rate di Jakarta sehingga membuat sekolah tatap muka lebih aman digelar.
“Kalau memang sekarang positivity ratenya tinggi, 10,8%, maka perlu kerja keras, kerja bersama, gotong royong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Elemen yang lain jadi team support,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan selama ini Jakarta belum menggelar PTM karena menghawatirkan kenaikan kasus. Seperti yang terjadi di beberapa negara di mana usai pembukaan sekolah tatap muka ada peningkatan kasus secara signifikan.
“Untuk itu setahun ini kami belum membuka secara langsung tapi secara online. Alhamdulillah beberapa bulan ini sudah melakukan uji coba hybrid dengan terbatas. Ke depan, sekarang sudah ada PPDB kita evaluasi bagaimana caranya,” kata Ariza, sapaan akrabnya, di Balai Kota Jakarta. (Hld/OL-09)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Catatan UNESCO 58 juta anak di seluruh dunia tidak mengenyam bangku pendidikan.
Sekolah Citra Kasih, Citra Garden Jakarta menggelar kegiatan open house
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
"Kakak-kakaknya yang ngajar dan semuanya baik banget. Belajarnya juga enggak bikin bosen karena ada gimnya,"
Rumah Cita-cita ingin berkontribusi membantu anak-anak yang berada di sekitar Kampung Pemulung, Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved