Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PKS yang membidangi pemerintahan Karyatin Subiantoro meminta Pemprov DKI dan KPU DKI bersiap melaksanakan kontestasi Pilgub yang akan dilakukan secara serentak di 101 wilayah se-Indonesia pada 2022. Hal itu disampaikan sebagai tanggapan karena hasil draf UU Pemilu dan Pilkada dimasukan dalam program legislasi nasional (proglegnas) prioritas DPR RI 2021 tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2022 dan 2023.
“Oleh karena itu, persiapan pemerintah, seperti pusat dalam hal ini KPU apalagi provinsi dan kabupaten/kota, sudah seharusnya mempersiapkan semua tahapan-tahapan pilkada tersebut,” kata Karyatin di Jakarta, Senin (25/1).
Karyatin melanjutkan kesiapan ini juga tidak terkecuali untuk para tokoh yang punya kelayakan untuk ikut tampil dalam kontestasi pilkada tersebut. Pun mereka punya waktu yang cukup untuk mempersiapkannya.
“Apalagi dalam Pilgub DKI nanti, akan terasa lebih dari sekedar pemilihan gubernur, mungkin akan lebih terasa Pilpres, dan itu sudah pernah kita saksikan saat pilkada 2017, bahkan bisa jadi lebih seru, karena akan menjadi batu loncatan menuju Pilpres 2024,” sambungnya.
Pria yang juga Wakil Ketua Bidang Pengembangan Wilayah (BPW) Banten DKI Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar) DPP PKS ini mengatakan pilkada menjadi suatu perhelatan politik bukan hanya tingkat provinsi, namun tingkat nasional. Semua potensi dan sumber daya parpol akan memperhitungkan lebih cermat dan komprehensif dalam menentukan variabel-variabel kemenangan Pilkada 2022.
“Bukan hanya tokoh yang akan diusung maju dalam pilkadanya saja, tetapi variabel penentu kemenangan lainnya juga amat rumit dan kompleks,” jelas Karyatin.
Baca juga: Partisipasi Masyarakat dan Keamanan Pilkada 2020 Diapresiasi
Karyatin menyebutkan, selain kemenangan mengandalkan soliditas mesin partai, tapi sejatinya lebih bertumpu kepada restu pemilik kekuasaan di muka bumi ini.
“Sehingga mesin partai sebagai salah satu sarana, harus lebih didekatkan lagi kepada Allah SWT sebagai penggerak semua kejadian yang ada di muka bumi ini,” tutur Karyatin.
Selain penyelenggara pemilu, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentu para pengurus partai juga akan mempersiapkan semua proses dan tahapan-tahapan pilkada tersebut. Khususnya kepada pengurus PKS di tingkat wilayah dan kabupaten/kota, terutama DKI sudah seharusnya sesegera mungkin menyiapkan tahapan-tahapan Pilkada DKI secara internal partai.
“Jajaran DPTW PKS DKI dan Fraksi PKS DPRD DKI juga sudah harus melakukan persiapan-persiapan yang maksimal dan terukur,” pungkasnya.(OL-5)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved