Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta beralasan bahwa Pemprov DKI Jakarta tak memiliki dana untuk memulai membangun rute lain LRT Jakarta. Saat ini, rute yang sudah ada adalah rute Pegangsaan 2 (Depo) - Kelapa Gading - Velodrome. Rute ini semula harus dilanjutkan ke Manggarai dan Dukuh Atas namun diubah menjadi ke Cakung dan Klender.
Sementara itu, rute lain seperti Pulogebang-Joglo akhirnya akan diserahkan untuk dibangun oleh swasta. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari pun menyoroti sikap Pemprov DKI. Menurutnya, jika tak memiliki dana, ia pun mempertanyakan Dishub DKI yang tetap mengajukan dana sebesar Rp200 miliar untuk pengadaan lahan LRT Jakarta.
Baca juga: Rizieq Shihab Dirawat, Kapolda Metro: Positif Thingking Saja
"TAPD menyatakan Pemprov DKI tidak memiliki dana untuk membiayai pembangunan LRT PT Jakpro. Namun, pada saat yang sama mengusulkan anggaran Rp 200 miliar untuk keperluan pembangunan LRT KPDBU yang notabene akan diserahkan kepada pihak swasta," kata Eneng saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (26/11).
Keanehan lainnya adalah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza pernah menyebut pengubahan rute dan rute-rute lainnya masih dalam kajian. Namun, Dishub DKI berani mengajukan dana pengadaan lahan sebesar Rp200 miliar dalam Rancangan APBD 2021.
"Wakil Gubernur menyatakan bahwa saat ini masih dalam tahap penyusunan kajian perkeretaapian Jakarta. Jika benar masih tahap kajian dan rute belum ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, mengapa sudah minta anggaran pengadaan lahan?" tandasnya.
Ia pun khawatir bahwa Pemprov DKI akan terus melanjutkan kebijakannya tanpa bersinergi dengan DPRD DKI Jakarta. Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itupun berpendapat daripada membangun rute baru yang masih menjadi perdebatan dari sisi kebermanfaatannya, lebih baik dana Rp200 milar yang diajukan tersebut bisa dialihkan untuk melanjutkan rute LRT yang saat ini sudah ada yakni Pegangsaan 2 (Depo) - Kelapa Gading - Velodrome sampai ke Manggarai dan Dukuh Atas.
"Jika melihat keanehan-keanehan di atas, kami mendesak agar anggaran Rp 200 miliar tersebut dialihkan untuk pembangunan LRT Velodrome Rawamangun - Dukuh Atas di PT Jakpro," tandasnya. (OL-6)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved