Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
TAHUN 2020 sudah memasuki kuartal terakhir. Namun, hingga saat ini, Pemprov DKI belum juga menyerahkan rancangan APBD Perubahan 2020.
Biasanya, Rancangan APBD Perubahan 2020 diajukan pada Agustus atau September dan selesai pada Oktober.
Baca juga: Satpam Larang Wartawan Meliput di Alun-Alun Depok
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi pun menunggu-nunggu Pemprov DKI menyerahkan Rancangan APBD Perubahan 2020.
"Iya seharusnya bulan ini malah sudah selesai bahas. Tapi ini draftnya belum ada juga," kata Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/10).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadian Sejahtera itu bahkan sudah terus berkomunikasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sri Haryati agar draf APBD Perubahan segera diserahkan untuk dibahas.
"Saya sudah wa Bu Sri. Ya mudah-mudahan segera diberikan. Karena kan pasti ada perubahan-perubahan anggaran," kata Suhaimi.
Untuk menyesuaikan postur anggaran dan belanja daerah pemerintah daerah dengan kebijakan yang berjalan di pertengahan tahun pemda akan mengajukan rancangan APBD Perubahan ke DPRD agar dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah (perda).
Pada tahun ini, APBD Perubahan menurut Suhaimi, berperan penting untuk segera dibahas karena melalui APBD Perubahan itu, kucuran dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akan diakomodir.
Pemprov DKI diketahui meminjam dana PEN sebesar Rp12,5 triliun yang turun dalam dua tahun yakni tahun ini sebesar Rp4,5 triliun dan tahun depan sebesar Rp8 triliun.
"Iya karena ada dana-dana PEN itu kan untuk pengendalian banjir dan sebagainya yang harus diakomodasi. Berkenaan dengan itu harus segera dibahas APBD Perubahan," tegas Suhaimi. (OL-6)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved