Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Pendidikan DKI Jakarta saat ini sedang melakukan pendataan terhadap siswa penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tak lolos masuk ke sekolah negeri. Pendataan juga melibatkan sekolah-sekolah siswa asal untuk hasil yang lebih akurat.
PARA siswa ini diupayakan untuk masuk ke sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI dan akan dibantu skema pembiayaan pendidikannya. Namun, saat ini sedang dipertimbangkan bentuk mekanisme bantuan tersebut.
Agar tidak berat dalam mengeluarkan biaya pendidikan di sekolah swasta, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyarankan agar para siswa penerima KJP mencicil biaya pendidikannya semisal uang pangkal dari dana KJP yang diterima setiap bulan atau setiap semester.
"Secara teknis, kami sampaikan ke teman-teman di swasta sebenarnya untuk kegiatan gratis pun, swasta tidak mungkin gratis dari sisi jumlah pembiayaan dengan jumlah waktu pencicilan. Kemarin kami simulasikan, kalau anak KJP, bayarannya itu bayaran sejumlah KJP yang ada dan cicilan untuk uang pangkalnya, bisa dimanfaatkan sebagian dari dana berkala yang setiap semester untuk beli seragam, sepatu," ungkap Nahdiana dalam rapat evaluasi PPDB bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7).
Selain bisa melanjutkan ke sekolah swasta, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama agar para siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dapat diterima di madrasah tsanawiyah negeri (MTSN) yang sejenjang dengan SMP dan madrasah aliyah negeri (MAN) yang sejenjang dengan SMA/SMK.
"Jadi ini sedang kami sasar dari sistem itu mereka yang tidak diterima. Seperti yang saya katakan, kami juga sedang koordinasi dengan Kemenag. Bisa saja anak-anak ini diterima di sekolah-sekolah di bawah Kemenag, ini yang sedang kami cari," kata Nahdiana.
Disdik DKI juga bekerja sama dengan KPAI untuk pendataan ini. Dari KPAI sudah menyerahkan 106 nama anak yang melakukan pengaduan karena merupakan siswa tidak mampu yang menerima KJP tapi tidak diterima di sekolah negeri.
"Selain itu kami juga berkoordinasi dengan BMPS (Badan Masyawarah Perguruan Swasta) mengenai masalah ini," tukasnya.(OL-4)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Pemprov DKI perlu membuat terobosan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada masyarakat Jakarta.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Seluruh fraksi di DPRD DKI setuju atas rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta dengan mengalihkan anggaran KJP Plus.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelaku tawuran yang merupakan penerima KJP.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Jakarta akan terus mengalami kekurangan kuota bangku sekolah. Salah satu faktornya yakni banyaknya pendatang yang pindah ke Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved