Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pemprov DKI perlu membuat terobosan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada masyarakat Jakarta.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Seluruh fraksi di DPRD DKI setuju atas rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta dengan mengalihkan anggaran KJP Plus.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelaku tawuran yang merupakan penerima KJP.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Jakarta akan terus mengalami kekurangan kuota bangku sekolah. Salah satu faktornya yakni banyaknya pendatang yang pindah ke Jakarta.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pencairan KJP dipercepat. Hal itu menanggapi warga yang protes pencairan KJP belum dilakukan sejak 3 bulan lalu.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak langsung mencabut hak warga penerima bantuan sosial (bansos) yang kedapatan bermain judi online.
Pada tahap akhir proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) menerima 25 pengaduan masyarakat DKI Jakarta.
PDIP desak Pemprov DKI Jakarta segera cairkan dana KJP
Program KJP menemui banyak masalah dalam aplikasinya, seperti tidak tepat sasaran dan tidak merata. Pemprov DKI Jakarta didorong untuk mengkaji kebijakan sekolah gratis.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Basri Baco menjelaskan pentingnya pengalokasian anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk murid-murid sekolah swasta level C dan D di Jakarta.
Ketidakberesan seputar KJMU bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan juga kelalaian pemerintah dalam menerapkan kebijakan baru.
Hal itu menjadi kontras karena di saat bersamaan Pemprov DKI tetap menganggarkan pengadaan pakaian dinas dan atribut anggota DPRD sebesar Rp3,08 miliar.
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai keputusan Pj Gubernur Heru Budi merubah metode penerimaan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak tepat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan mencoret dua pelajar di wilayah Jakarta Timur dari penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk penyaluran 2024.
PROGRAM pangan bersubsidi untuk masyarakat tertentu di Jakarta diadakan kembali digelar, mulai 25 Januari 2024 nanti di lokasi-lokasi gerai Perumda Pasar Jaya lima wilayah kota.
Sanksi pencabutan bantuan pendidikan berupa KJP Plus bagi peserta didik yang melakukan kenakalan, tidak permanen.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengungkapkan, sekitar 75.000 penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 1 tahun 2023 tidak layak menerima bantuan.
Aspem Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Denny Ramdany akan mencabut KJP bagi pelajar yang membeli atau mengonsumsi miras.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved