Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat pimpinan paripurna dengan mengumpulkan seluruh pejabat tinggi baik kepala dinas hingga ditektur utama badan usaha milik daerah (BUMD).
Salah satu yang dibahas adalah keputusan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah. Untuk Jakarta, pemerintah pusat memotong hingga Rp15 triliun.
"Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," kata Pramono di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (6/10).
DPRD dan Pemprov DKI sejatiya telah merencanakan APBD pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni Rp95,35 triliun. Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun.
Namun, dengan pemangkasan DBH (dana bagi hasil) dari Kementerian Keuangan baru-baru ini, Pramono mengungkap proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun. "Era anggaran besar dan selama ini kontrol yang tidak ketat, sudah lewat, sudah berakhir."
Oleh sebab itu, dia memutuskan akan melakukan efisiensi anggaran dari program-program kerja Pemprov DKI yang bakal berjalan tahun depan. "Saya dan Pak Wagub (Rano Karno) akan memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran ini. seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) harus melakukan efisiensi. Kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja yang nonprioritas," ujarnya.
Namun, Pramono menegaskan anak buahnya tak boleh mengganggu alokasi anggaran untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Yang tidak boleh dikurangi adalah KJP (Kartu Jakarta Pintar) maupun KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul), karena ini merupakan landasan kita semua untuk melakukan perbaikan di Jakarta, terutama bagi keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu," tandasnya. (Far/P-2)
Gadai KJP marak di Jakarta. Warga menggadaikan bantuan pendidikan dengan sistem bunga demi uang cepat, berpotensi menambah beban utang keluarga.
Gubernur DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencegah praktik gadai KJP dan memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pendidikan warganya.
Pengurangan DBH sebesar Rp15 triliun mengakibatkan proyeksi RAPBD TA 2026 DKI Jakarta ditaksir turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Try Out bagi siswa kelas XII di Jakarta Timur, Selasa (21/10).
Menjelang Hari Buruh, laporan Indonesia Health Insights Q2 2026 mengungkap telekonsultasi mampu tangani 95 persen kasus medis dan tekan biaya kesehatan hingga 15 persen.
Sebanyak 29,3% pelaku usaha mengaku belum mengambil langkah khusus atau masih bersikap wait and see.
Menteri PU Dody Hanggodo memutuskan tidak menerapkan WFH bagi pegawainya demi kesiagaan infrastruktur dan bencana. Sebagai ganti, penggunaan listrik kantor diperketat
Pj Sekretaris Daerah Babel Fery Apriyanto mengaku akan melakukan penyesuaian terhadap penggunaan kendaraan operasional dinas sebagai bagian dari langkah efisiensi energi.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat saat Lebaran tahun ini lebih bersifat selektif.
Mobilitas merupakan salah satu faktor krusial dalam menunjang kelancaran operasional perusahaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved