Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai penugasan ribuan aparatur sipil negara (ASN) di pasar kurang maksimal. Hal itu dinyatakan oleh anggotanya yang duduk di Komisi A August Hamonangan.
August yang turut datang mengecek Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengatakan kinerja para ASN dalam pengawasan protokol kesehatan di pasar hanya sekadar permukaan saja. Bahkan, ia tidak melihat para ASN tersebut keliling di area Pasar Lenteng Agung.
Menurut August, ASN yang berasal dari Kelurahan maupun Kecamatan dinilai lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Yang saya temukan hanya petugas Satpol PP sama Damkar sama ASN Kelurahan dan Kecamatan, itu yang aktif berikan edukasi," kata August saat dihubungi, Senin (6/7).
Sementara itu, August menilai ASN dari Pemprov DKI hanya sebatas mengamati secara global.
"Iya, kurang aktif. Terus terang menurut saya hanya menunjukkan mereka hadir, kemudian pengamatan secara global di depan saja, lihat-lihat," ujarnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menugaskan sebanyak 5 ribu ASN untuk memantau penerapan protokol kesehatan di 151 pasar. Hal itu termaktub dalam Surat Tugas No 554/081 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Saefullah.
Baca juga : Sekda DKI Jakarta: Yang Tak Lolos PPDB, Silahkan ke Swasta
Menindaklanjuti ST Sekda tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir menerbitkan Surat Edaran No 4608/082.74 tentang Tim Pemantau Kegiatan/Aktivitas Masyarakat selama PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
Menurut Chaidir, pasar dipilih sebagai lokasi yang diawasi oleh ASN karena banyaknya pengunjung yang belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker dan physical distancing.
"Alasanya kan di pasar itu menjadi titik episentrumnya (covid-19) yang terbaru. Diduga banyak pengunjung pasar yang belum disiplin. Dugaan-dugaan tersebut di pasar banyak kontak sosial, memang harus ditekankan kepada masyarakat," ujarnya.
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi, dinilai Chaidir sebagai momen perubahan masyarakat menuju era kedisipilinan. Dalam hal ini, ia menekankan peran ASN sebagai pelayan masyarakat.
"ASN wajib sebagai pelayan masyarakat memberikan edukasi pada masyarakat di sekitar pasar. Sementara kemarin beberapa pasar banyak ditemui ada dugaan yang terpapar covid-19," paparnya.
Ia menyebut hanya 5 ribu dari 63 ribu jumlah ASN di DKI Jakarta yang diterjunkan untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di pasar. ASN yang akan memantau pasar, sebut Chaidir, adalah yang memiliki usia produktif dan dalam kondisi sehat.
"Dalam kondisi di bawah 50 tahun ke bawah dan kondisi sehat, tidak hamil. Semua kita akan mengedukasi sesuai dengan protokol covid-19, sehingga masyarakat paham dan mengerti untuk menagatisipasi penyebaran covid-19," tandas Chaidir. (OL-7)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved