Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta menanggapi soal laporan data penerima bantuan sosial (bansos) yang diunggah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Disebutkan, data penerima bansos menjadi 2,4 juta keluarga miskin dan rentan terdampak Covid-19.
Ada penaikan sekitar 300 ribu KK penerima bansos dari Pemprov DKI, yang sebelumnya dilaporkan ada 2,1 juta KK.
Ketua Komisi A DPRD Mujiyono menuturkan penambahan tersebut sengaja disediakan Gubernur Anies Baswedan.
Baca juga: PDIP: Pelonggaran PSBB di DKI harus Hati-Hati
"Kalau enggak salah ada tambahan ekstra (penerima bansos) untuk tokoh-tokoh masyarakat atau marbot masjid, pengurus majelis taklim, walaupun dia tidak dalam kategori penerima bansos," jelas Mujiyono saat dihubungi, Selasa (19/5).
Namun, politikus Demokrat itu secara tegas menyebut jumlah penerima bansos yang terdata dari awal yang disalurkan Pemprov DKI sebesar 853.196 KK.
Mujiyono meminta kepada pemprov, apabila ada penambahan data harus dilaporkan secara resmi.
"Kalau misalnya ada kelebihan ya sampaikan saja melalui konferensi pers atau ke kami. DPRD kan melakukan fungsi pengawasan. Saya bakal cek ke Pasar Jaya," kata Mujiyono.
Di satu sisi, ia juga menyoroti belum adanya Keputusan Gubernur (Kepgub) untuk bansos kedua dari Pemprov DKI. Menurutnya, dengan adanya acuan tersebut, DPRD bisa mengetahui secara pasti jumlah penerima bansos.
"Harusnya dengan adanya Kepgub Bansos itu bisa di breakdown datanya. Seperti yang tahap pertama. Tapi mungkin, Kepgub itu berlaku mundur seperti kemarin. Jadi penyaluran bansos jalan dulu, baru muncul SK-nya itu," imbuh Mujiyono.
Diketahui, dalam akun instagram @bangariza, disebutkan, sejak Kamis (14/5) lalu, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan Kementerian Sosial RI mulai menyalurkan bantuan sosial tahap 2 ke rumah-rumah dari 2,4 juta keluarga miskin dan rentan terdampak covid-19, baik KTP DKI ataupun KTP Non-DKI yang bermukim di Jakarta.
Target penerimaan bansos tahap kedua sebesar 2,4 juta KK, bakal disalurkan dari Kemensos sebesar 1,3 juta KK dan dari DKI Jakarta sebesar 1,1 juta KK. (OL-1)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved