Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEPALA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana menyebut tidak semua sekolah yang diusulkan pantas menjadi tempat isolasi bagi warga yang terindikasi covid-19.
Menurutnya, ada prosedur tetap (protap) yang harus dilihat untuk menentukan apakah sekolah-sekolah yang diusulkan bisa digunakan menjadi tempat isolasi.
"Protap dan protokol kesehatan itu bukan ranah kami yang menentukan. Dinas Pendidikan hanya mengusulkan saja nama-nama sekolahnya," terang Nahdiana kepada Media Indonesia, Jakarta, Sabtu (25/4).
Selain diperuntukan untuk warga, tempat belajar mengajar bakal digunakan tenaga medis yang menangani pasien covid-19 untuk menginap sementara. Nahdiana mengatakan sejauh ini usulan tersebut belum terealisasi.
"Sampai sekarang belum ada yang ditetapin sekolah itu jadi tempat isolasi. Itu pun sebenarnya kalau sudah tidak tertampung lagi di rumah sakit," kata Nahdiana.
Baca juga: Usulan Sekolah Jadi Tempat Isolasi Datang dari Lurah
Permintaan sekolah untuk dijadikan tempat isolasi, sebutnya, atas permintaan lurah setempat. Ruang yang tidak memadai di rumah warga menjadi pertimbangan DKI mengusulkan sekolah menjadi opsi tempat isolasi.
"Kalau ada kesalahpahaman dari warga yang menolak usulan itu, coba tanyakan ke lurahnya. Apakah meminta ruangan isolasi atau tidak. Kami hanya mendata saja nama-nama sekolah," pungkas Nahdiana.
Diketahui, usulan pemanfaatan sekolah untuk tempat isolasi pasien Covid-19 tertera dalam surat Kepala Dinas Pendidikan DKI nomor 4443/-1.772.1. Surat itu melampirkan daftar usulan 136 sekolah di lima kota Jakarta. (A-2)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Catatan UNESCO 58 juta anak di seluruh dunia tidak mengenyam bangku pendidikan.
Sekolah Citra Kasih, Citra Garden Jakarta menggelar kegiatan open house
Sebelum ambruk, kondisi bangunan ruang kelas di sekolah itu memang sudah rusak
Berangkat dari permasalahan tersebut, Binus School Simprug bersama Happy Hearts Indonesia bekerja sama membangun pendidikan sejak kanak-kanak di NTT melalui kelompok Bersama Untuk Bangsa.
Muhammadiyah belum membentuk perusahaan baru untuk mengelola usaha tambang yang akan diberikan pemerintah.
SEKOLAH Demokrasi dan INDEF School of Political Economy merupakan momen spesial karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved