Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROGRAM bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta kerap dikritik oleh berbagai pihak, lantaran penyaluran sembako yang bermasalah atau banyak warga yang tidak terdata.
Kepala Divisi Perkulakan Retail Distribusi PD Pasar Jaya, Edison Sembiring menuturkan bakal mengevaluasi hal tersebut.
"Kalau soal penyaluran bukan ranah kami. Tapi kami lakukan evaluasi dengan semua pihak terkait, dengan Dinsos (Dinas Sosial), pemprov juga. Supaya tahapan kedua lebih akurat," terang Edison kepada Media Indonesia, Sabtu (25/4).
Salah sasaran penerimaan bansos kerap terjadi di kelurahan-kelurahan Jakarta. Tahapan pemberian sembako masih dilakukan tiga kali lagi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Adanya evaluasi tersebut agar tidak salah sasaran lagi atau kelebihan, kekurangan. Bahkan jangan sampai ditolak RW. Kalau bicara data itu ranahnya Dinsos," jelas Edison.
Baca juga: Stok Terbatas, Pasar Jaya Akui Kewalahan Siapkan Sembako
Dalam sehari, PD Pasar Jaya bisa menyetok puluhan ribu paket sembako. Hal ini lah yang membuat pihaknya kewalahan lantaran stok yang dimiliki tidak bisa menjangkau seluruh kebutuhan sembako.
"Kami satu hari bisa mencapai 100 ribu paket pengiriman. Awalnya belum stabil memang karena stok kami kurang. Tapi sekarang sudah dan empat atau lima hari kemarin sudah bisa mengirimkan 90 ribu lebih paket sembako," jelas Edison.
Kritikan soal bansos DKI pernah dilontarkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak.
Ia menyebut data penerima bansos Pemprov DKI tidak akurat. Hal ini dibuktikan dengan terdatanya sejawat Gilbert yang terdata menerima bansos, yakni Jhonny Simanjutak.
"Data itu ngawur karena tidak melibatkan struktur pemerintahan yang sudah ada dari RT, RW, dan Kelurahan," jelas Gilbert kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4) lalu.
Tidak hanya Gilbert, Pengurus Badan Pelaksana Harian DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman menilai bantuan sosial amburadul. Banyak pendistribusian bansos dijadwal ulang karena pengemasan stok bansos terkendala. (A-2)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved