Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Pasar Jaya Bakal Evaluasi Program Bansos Bareng Dinsos

Insi Nantika Jelita
25/4/2020 11:42
Pasar Jaya Bakal Evaluasi Program Bansos Bareng Dinsos
PD Pasar Jaya bersama Dinas Sosial DKI Jakarta akan melakukan evaluasi penyaluran bansos untuk warga terdampak covid-19.(ANTARA/RENO ESNIR)

PROGRAM bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta kerap dikritik oleh berbagai pihak, lantaran penyaluran sembako yang bermasalah atau banyak warga yang tidak terdata.

Kepala Divisi Perkulakan Retail Distribusi PD Pasar Jaya, Edison Sembiring menuturkan bakal mengevaluasi hal tersebut.

"Kalau soal penyaluran bukan ranah kami. Tapi kami lakukan evaluasi dengan semua pihak terkait, dengan Dinsos (Dinas Sosial), pemprov juga. Supaya tahapan kedua lebih akurat," terang Edison kepada Media Indonesia, Sabtu (25/4).

Salah sasaran penerimaan bansos kerap terjadi di kelurahan-kelurahan Jakarta. Tahapan pemberian sembako masih dilakukan tiga kali lagi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Adanya evaluasi tersebut agar tidak salah sasaran lagi atau kelebihan, kekurangan. Bahkan jangan sampai ditolak RW. Kalau bicara data itu ranahnya Dinsos," jelas Edison.

Baca juga: Stok Terbatas, Pasar Jaya Akui Kewalahan Siapkan Sembako

Dalam sehari, PD Pasar Jaya bisa menyetok puluhan ribu paket sembako. Hal ini lah yang membuat pihaknya kewalahan lantaran stok yang dimiliki tidak bisa menjangkau seluruh kebutuhan sembako.

"Kami satu hari bisa mencapai 100 ribu paket pengiriman. Awalnya belum stabil memang karena stok kami kurang. Tapi sekarang sudah dan empat atau lima hari kemarin sudah bisa mengirimkan 90 ribu lebih paket sembako," jelas Edison.

Kritikan soal bansos DKI pernah dilontarkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak.

Ia menyebut data penerima bansos Pemprov DKI tidak akurat. Hal ini dibuktikan dengan terdatanya sejawat Gilbert yang terdata menerima bansos, yakni Jhonny Simanjutak.

"Data itu ngawur karena tidak melibatkan struktur pemerintahan yang sudah ada dari RT, RW, dan Kelurahan," jelas Gilbert kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4) lalu.

Tidak hanya Gilbert, Pengurus Badan Pelaksana Harian DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman menilai bantuan sosial amburadul. Banyak pendistribusian bansos dijadwal ulang karena pengemasan stok bansos terkendala. (A-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dwi Tupani
Berita Lainnya