Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANITIA pemilihan (panlih) wakil gubernur DPRD DKI Jakarta telah menyepakati jadwal tahapan penyampaian visi misi pemilihan calon Wakil Gubernur (Cawagub) dilaksanakan terlebih dahulu dari waktu pemilihan.
Dalam rapat badan musyawarah telah disepakati pemilihan wagub DKI tidak akan ditunda mengikuti perpanjangan status tanggap darurat covid-19 Jakarta, yakni diselenggarakan Senin (6/4) mendatang.
“Kami sudah lakukan rapat dengan pimpinan dewan, kita putuskan tahapan visi misi akan dilaksanakan pada Jumat (3/4) pukul 14.00 wib," kata Ketua Panlih Farazandi Fidinansyah, di Jakarta, Senin (31/3).
Penyampaian visi misi oleh cawagub Riza Patria dan Nurmansjah Lubis, menggunaan teknologi percakapan jarak jauh atau teleconference. Hal ini dilakukan untuk mengurangi interaksi langsung ditengah pandemi covid-19.
Baca juga : Di Tengah Pandemi, DPRD Tetap Gelar Pemilihan Wagub DKI 6 April
Farazandi juga menuturkan, penyampaian visi misi via teleconfrence itu sudah diputuskan oleh panlih dan pimpinan DPRD sebagai bentuk kepatuhan pada imbauan physical distancing.
"Kegiatan teleconference akan dihadiri oleh 9 fraksi, kedua cawagub dan anggota panitia pemilihan,” jelas Farazandi.
Panlih, kata Farazandi sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta untuk penyediaan peralatan yang digunakan dalam teleconference.
Penyampaian visi misi itu bakal disiarkan secara terbuka serta dapat diakses publik melalui aplikasi streaming.
“Rabu ini kita akan gladi dengan Diskominfo menyiapkan layout dan kesiapan lainnya. Mungkin pakai aplikasi (zoom) agar bisa disiarkan dan ditonton oleh masyarakat,” pungkas Farazandi. (OL-7)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved